BACA JUGA:Tak Lagi Khawatir Belanja, QRIS Transaksi Kecil Nominal Segini Bebas PPN, Simak Aturan Lengkapnya!
Namun, hal ini memerlukan akses lintas platform yang sangat kompleks dan tidak selalu dilakukan oleh pemerintah.
Bank Indonesia melalui PBI No. 19/8/2017 (feb.ugm.ac.id) mewajibkan penyedia QRIS untuk menggunakan standar nasional dan membatasi kepemilikan asing hingga 20% untuk menjaga transparansi dan keamanan data.
Namun, jika ada kebocoran data atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga, risiko privasi tetap ada.
QRIS mencatat data transaksi seperti jumlah pembayaran, merchant, dan waktu transaksi, tetapi tidak langsung mencatat detail seperti barang spesifik yang dibeli, apalagi informasi sensitif seperti orientasi seksual atau penyakit.
Data mining memang dapat mengungkap pola perilaku jika dikombinasikan dengan data lain, tetapi hal ini tidak berarti pemerintah secara langsung mengetahui informasi sensitif pengguna QRIS.
BACA JUGA:Viral di Medsos, Aksi Seorang Pria Mencuri HP di Warung Kelontong Bogor: Modus Bayar Pakai QRIS!
Bank Indonesia telah menetapkan standar keamanan untuk QRIS, tetapi risiko kebocoran data tetap ada jika terjadi penyalahgunaan oleh pihak ketiga.
Klaim bahwa pemerintah mengetahui detail sensitif melalui QRIS belum didukung oleh bukti konkret.
Sebaliknya, kasus pemblokiran rekening oleh PPATK menunjukkan bahwa pengelolaan data oleh pemerintah masih bermasalah.