bacakoran.co – penggunaan ( sebagai metode pembayaran digital kini menjadi heboh karena desas-desus kebocoran data pribadi.

seperti pada akun x @adrsbg yang mengutip cuitan dari akun @superdoraemon yang menyuarakan ketakutan tidak adanya privasi jika menggunakan qris.

“semua pakai qris -> pemerintah tau u beli apa -> data mining -> ketahuan orientasi seksual u, penyakit u, hobi kemana, artis favorit, dkk no privacy.” tulisnya.

unggahan ini langsung memicu pertanyaan: benarkah qris bisa membongkar data pribadi hingga ke detail yang sangat sensitif?

potensi pelanggaran privasi akibat penggunaan jadi pertanyaan banyak warganet usai desas-desus tidak adanya privasi.

dalam cuitannya, @superdoraemon mengklaim bahwa qris memungkinkan pemerintah untuk mengetahui apa yang dibeli oleh pengguna, yang kemudian digunakan untuk data mining.

hasilnya, informasi sensitif seperti orientasi seksual, penyakit, hobi, destinasi liburan, hingga artis favorit pengguna bisa terbongkar, dengan kesimpulan tegas: “no privacy.”

unggahan ini dikaitkan dengan konteks lain oleh @adrsbg, yang menyindir kemampuan pemerintah dalam mengelola data.

ia menulis, “yg begini dibilang pemerintah bakal data mining pake qris, blokir rekening judol aja masih ngasal ????.”

konteks ini merujuk, di mana ppatk (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan) dikritik karena melakukan pemblokiran rekening secara serampak.

dengan alasan akun dormant yang digunakan untuk judi online (judol) dan penipuan, namun banyak akun yang diblokir justru bukan akun dormant.

apakah qris benar-benar membongkar data pribadi?

klaim bahwa qris dapat membongkar data pribadi hingga detail sensitif seperti orientasi seksual, penyakit, hobi, dan artis favorit perlu ditelusuri lebih lanjut.

cara kerja qris memungkinkan transaksi tanpa uang tunai, mempercepat proses pembayaran, dan mengurangi risiko kehilangan uang fisik.

saat pengguna memindai kode qr, data transaksi seperti jumlah pembayaran, merchant, dan waktu transaksi dicatat oleh penyedia layanan pembayaran (misalnya, bank atau dompet digital).

potensi data mining

dilansir dari feb.ugm.ac.id (qris strengthens indonesia’s digital sovereignty without hindering global trade, 23 april 2025).

menjelaskan bahwa qris memang mencatat data transaksi untuk keperluan analisis pasar.

dalam artikel tersebut disebutkan bahwa salah satu kritik dari amerika serikat terhadap qris adalah “the inability to access/analyze transaction data (market intelligence).”

hal ini menunjukkan bahwa data transaksi qris dapat dianalisis untuk keperluan market intelligence, seperti pola belanja konsumen.

namun, data yang dikumpulkan melalui qris biasanya bersifat agregat, seperti total transaksi, kategori merchant (misalnya, makanan, transportasi, atau kesehatan), dan lokasi transaksi.

informasi ini dapat digunakan untuk data mining, tetapi tidak secara langsung mencakup detail sensitif seperti orientasi seksual, penyakit, hobi, atau artis favorit.

risiko privasi

data mining dapat menimbulkan risiko privasi jika data transaksi dikombinasikan dengan data lain.

misalnya, jika data qris digabungkan dengan data dari media sosial atau aplikasi kesehatan, maka informasi sensitif seperti hobi, destinasi liburan, atau bahkan riwayat penyakit dapat diketahui melalui analisis pola.

namun, hal ini memerlukan akses lintas platform yang sangat kompleks dan tidak selalu dilakukan oleh pemerintah.

bank indonesia melalui pbi no. 19/8/2017 (feb.ugm.ac.id) mewajibkan penyedia qris untuk menggunakan standar nasional dan membatasi kepemilikan asing hingga 20% untuk menjaga transparansi dan keamanan data.

namun, jika ada kebocoran data atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga, risiko privasi tetap ada.

qris mencatat data transaksi seperti jumlah pembayaran, merchant, dan waktu transaksi, tetapi tidak langsung mencatat detail seperti barang spesifik yang dibeli, apalagi informasi sensitif seperti orientasi seksual atau penyakit.

data mining memang dapat mengungkap pola perilaku jika dikombinasikan dengan data lain, tetapi hal ini tidak berarti pemerintah secara langsung mengetahui informasi sensitif pengguna qris.

bank indonesia telah menetapkan standar keamanan untuk qris, tetapi risiko kebocoran data tetap ada jika terjadi penyalahgunaan oleh pihak ketiga.

klaim bahwa pemerintah mengetahui detail sensitif melalui qris belum didukung oleh bukti konkret.

sebaliknya, kasus pemblokiran rekening oleh ppatk menunjukkan bahwa pengelolaan data oleh pemerintah masih bermasalah.