Tidak hanya itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah memberikan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta juga menjadi tantangan anggaran tersendiri.
Meskipun anggaran pendidikan tahun ini dialokasikan sebesar Rp 724,3 triliun, nyatanya realisasi hingga Februari 2025 baru mencapai Rp 76,4 triliun.
Achmad menyebutkan, tambahan minimal Rp 1,3 triliun dibutuhkan untuk menjamin pendidikan SD dan SMP swasta, belum termasuk biaya operasional, gaji guru, peningkatan kualitas, dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan.
Jika tren ini terus berlanjut tanpa pembenahan struktural dalam penyusunan anggaran, maka risiko kebocoran APBN bukan lagi sekadar kekhawatiran, melainkan ancaman nyata.
“APBN tidak bisa terus disusun dengan pendekatan teknokratis tertutup. Masyarakat perlu tahu bagaimana uang negara dikelola dan ke mana saja diarahkan,” tegas Achmad.
Ia pun menyerukan agar pemerintah melihat putusan MK ini sebagai momen untuk menghidupkan kembali demokrasi anggaran, dengan membuka ruang partisipasi publik lebih luas dalam proses penyusunan dan pengawasan APBN.