bacakoran.co - program pemerintah habiskan triliunan, ekonom ingatkan risiko 2025 jebol.

pemerintah tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas fiskal negara di tengah gencarnya pelaksanaan berbagai program sosial dan pembangunan.

data terbaru menyebutkan, hingga april 2025, pendapatan negara baru mencapai rp 810,5 triliun, atau sekitar 27 persen dari target 2025.

sementara itu, belanja negara sudah menyentuh angka rp 920,3 triliun, yang menciptakan defisit lebih dari rp 100 triliun hanya dalam empat bulan pertama.

situasi ini memunculkan kekhawatiran dari berbagai kalangan, termasuk para ekonom.

salah satunya, achmad nur hidayat, pakar kebijakan publik dari universitas pembangunan nasional veteran jakarta, menegaskan bahwa tanpa desain anggaran yang lebih cermat dan transparan, potensi kegagalan fiskal sangat mungkin terjadi.

“ketika pengeluaran semakin besar, maka transparansi dan partisipasi publik menjadi satu-satunya benteng pertahanan terakhir dari akuntabilitas apbn,” ujar achmad saat dihubungi pada jumat, 30 mei 2025.

salah satu kebijakan yang menyedot anggaran besar adalah program (mbg) yang menghabiskan rp 171 triliun dari kas negara.

ditambah lagi dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang menelan anggaran hingga rp 3,4 triliun, membuat pengeluaran negara semakin membengkak.

achmad menilai, meskipun program-program ini memiliki tujuan mulia, namun tetap harus dikaji ulang dari sisi keterjangkauan dan efisiensi anggaran.

"visi kebijakan tidak cukup hanya dengan semangat, tapi harus juga realistis dengan keterbatasan anggaran negara," tegasnya.

tidak hanya itu, putusan mahkamah konstitusi (mk) yang mewajibkan pemerintah memberikan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta juga menjadi tantangan anggaran tersendiri.

meskipun anggaran pendidikan tahun ini dialokasikan sebesar rp 724,3 triliun, nyatanya realisasi hingga februari 2025 baru mencapai rp 76,4 triliun.

achmad menyebutkan, tambahan minimal rp 1,3 triliun dibutuhkan untuk menjamin pendidikan sd dan smp swasta, belum termasuk biaya operasional, gaji guru, peningkatan kualitas, dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan.

jika tren ini terus berlanjut tanpa pembenahan struktural dalam penyusunan anggaran, maka risiko kebocoran apbn bukan lagi sekadar kekhawatiran, melainkan ancaman nyata.

“apbn tidak bisa terus disusun dengan pendekatan teknokratis tertutup. masyarakat perlu tahu bagaimana uang negara dikelola dan ke mana saja diarahkan,” tegas achmad.

ia pun menyerukan agar pemerintah melihat putusan mk ini sebagai momen untuk menghidupkan kembali demokrasi anggaran, dengan membuka ruang partisipasi publik lebih luas dalam proses penyusunan dan pengawasan apbn.