BACAKORAN.CO - KPAI membeberkan temuannya pada suatu sekolah yang gurunya BK memberi ancaman pada siswa tidak akan naik kelas jika tidak mau dikirim ke Barak Militer.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra membeberkan jika ancaman ini akan dilakukan untuk siswa yang tidak mau mengikuti program tersebut.
Pernyataan ini KPAI ungkap setelah meninjau barak militer di Purwakarta dan Lembang yang merupakan program Gubenur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas, ini wawancara kita anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang," kata Jastra, dalam konferensi pers melalui Zoom, Jumat (16/5/2025).
Kemudian KPAI menemukan fakta lain dari kunjungan tersebut dan mengungkapkan ada tiga sekolah di Purwakarta tidak mempunyai guru BK.
Dalam temuan fakta ini KPAI justru mempertanyakan siapa yang merekomendasikan pelajar untuk ikut program yang di berikan oleh Dedi Mulyadi.
"Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Ini tentu harus dilihat lebih jauh sehingga kita tentu bisa merekomendasikan psikolog yang profesional," ujar Jastra.
KPAI juga mencatat bahwa mayoritas siswa yang dikirim ke program pendidikan barak militer berasal dari latar belakang dengan kebiasaan merokok, bolos sekolah, atau pernah terlibat tawuran.
BACA JUGA:Ngga Setuju, Warga Bekasi Laporkan Kang Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Terkait Program Kirim ke Barak!
Tetapi, sekitar 6,7 persen anak menyatakan tidak tahu alasan mereka dikirim ke program tersebut. Bagi KPAI dan ini menjadi tanda bahwa proses seleksi peserta masih bermasalah.
Jasra dengan tegas mengatakan bahwa pentingnya peninjauan ulang dalam ketepatan sasaran dan pendekatan dalam program pendidikan karakter ini.
Ia menilai, pemaksaan atau tekanan terhadap anak justru berpotensi mencederai prinsip perlindungan anak dan melanggengkan praktik diskriminatif di lingkungan sekolah.