Pramono mengaku terganggu karena spanduk itu tidak hanya terlalu lama terpasang, tetapi juga menampilkan sosok yang menurutnya tidak benar-benar hadir di tengah masyarakat.
“Termasuk spanduk-spanduk. Kemarin ada spanduk 'Bekerja dengan rakyat', wajahnya nggak pernah bekerja dengan rakyat tuh,” ujarnya.
Karena kesal, ia bahkan langsung menghubungi Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi, untuk meminta spanduk tersebut segera diturunkan.
BACA JUGA:Tak Tahan Sembunyi di Dalam Hutan, Pria yang Menebas Leher Saudara Sepupu Menyerahkan Diri ke Polisi
BACA JUGA:Pembunuhan Hamsi, Kontrator di Lubuk Linggau Didakwa Pembunuhan Berencana Dituntut Hukuman Mati
Pramono juga menegaskan bahwa aturan penertiban berlaku untuk seluruh partai politik tanpa pengecualian.
Ia mengungkapkan ada pihak yang sempat memprotes kebijakan ini, namun ia tetap pada pendiriannya demi menjaga keadilan dan keteraturan di ruang publik.
Ia mengaku bahkan seorang ketua umum partai yang merupakan sahabat dekatnya sempat menghubungi dirinya terkait hal ini.
Namun ia menjawab dengan tegas bahwa semua pihak harus diperlakukan sama.
“Maka sekarang ini, begitu acara selesai, dua hari kita rapikan. Kemarin ada yang protes, saya bilang saya harus adil bagi semuanya. Walaupun yang telepon saya ketua umum sahabat saya, saya bilang saya harus adil buat semuanya,” Tegasnya.
BACA JUGA:Viral Video Pesta di Tengah Bencana Banjir Tui Kecaman, Wali Nagari di Sumbar Minta Maaf
Selain menertibkan atribut parpol, Pramono juga memberikan arahan penting kepada seluruh camat dan lurah untuk lebih sering turun ke lapangan.
Ia menilai kehadiran pejabat wilayah menjadi kunci penting dalam memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat.
Kehadiran langsung aparat wilayah diharapkan dapat mempercepat respons terhadap berbagai persoalan publik, termasuk penumpukan atribut kampanye.
Ia juga menyinggung maraknya laporan mengenai pungutan liar di beberapa titik layanan publik dan menegaskan bahwa ia tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk praktik tersebut.