bacakoran.co

Gubernur Pramono Geram Atribut Parpol Semrawut! Berikan Instruksi Tegas, Maksimal 3 Hari Harus Bersih!

Gubernur Pramono memerintahkan penertiban atribut parpol pada Rabu (3/12/2025) di Balai Kota Jakarta.--Kompas.com

BACAKORAN.CO - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan instruksi tegas kepada Satpol PP dan seluruh perangkat wilayah.

Ia memerintahkan penertiban dan penurunan seluruh spanduk, baliho, dan bendera partai politik yang dibiarkan terpasang lebih dari dua hingga tiga hari setelah kegiatan politik berlangsung.

Instruksi ini disampaikan dalam Townhall Meeting bersama camat, lurah, dan unsur FORKOPIMCAM di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban, kerapihan, dan estetika ruang publik di Ibu Kota yang dinilai kian terganggu akibat menumpuknya atribut kampanye yang tidak segera dicopot.

Pramono menegaskan bahwa pembiaran seperti yang terjadi di masa-masa sebelumnya sudah tidak dapat ditoleransi lagi.

BACA JUGA:KPK Selidiki Banyak Titik Lahan Proyek Kereta Cepat Whoosh: Apa Saja Temuannya?

BACA JUGA:Epy Kusnandar Meninggal Dunia, Istri Ambruk Nyaris Pingsan di RS PON Jakarta

Ia menyoroti kebiasaan sejumlah kegiatan politik yang memasang bendera dan baliho hingga sebulan penuh tanpa penertiban yang jelas.

“Di ruang terbuka ini, saya sampaikan secara terbuka. Dulu, kalau ada acara partai, benderanya itu bisa dipasang sebulan, nggak ada yang nurunin. Benderanya sudah sobek-sobek, sudah jelek banget,” ujarnya, dikutip dari detikNews.

Ia menambahkan bahwa seluruh atribut harus dibersihkan maksimal dua sampai tiga hari setelah suatu acara selesai, dan jika tidak diturunkan, maka Satpol PP akan melakukannya secara langsung.

“Saya bilang sama kepala dinas terkait, kepada Satpol PP, sudah nggak boleh lagi. Sekarang maksimum 2-3 hari setelah acara. Kalau (bendera) nggak diturunkan, kita yang menurunkan. Mohon maaf, saya juga orang partai, Pak, tapi ini mengganggu,” kata Pramono.

BACA JUGA:Update Titik Posko Bantuan Banjir di Aceh, Ini Alamat & Kontak Penting yang Bisa Dihubungi

BACA JUGA:Waspada! Harga Cabai Rawit Aceh Sampai Rp250.000/kg Imbas Banjir

Instruksi keras ini muncul setelah ia menerima banyak keluhan dari warga mengenai atribut politik yang dibiarkan menggantung terlalu lama dan merusak pemandangan kota.

Gubernur Pramono Geram Atribut Parpol Semrawut! Berikan Instruksi Tegas, Maksimal 3 Hari Harus Bersih!

Yudha IP

Yudha IP


bacakoran.co - gubernur dki jakarta mengeluarkan instruksi tegas kepada dan seluruh perangkat wilayah.

ia memerintahkan penertiban dan penurunan seluruh spanduk, baliho, dan bendera yang dibiarkan terpasang lebih dari dua hingga tiga hari setelah kegiatan politik berlangsung.

instruksi ini disampaikan dalam townhall meeting bersama camat, lurah, dan unsur forkopimcam di balai agung, balai kota jakarta, rabu (3/12/2025).

langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban, kerapihan, dan estetika ruang publik di ibu kota yang dinilai kian terganggu akibat menumpuknya atribut kampanye yang tidak segera dicopot.

pramono menegaskan bahwa pembiaran seperti yang terjadi di masa-masa sebelumnya sudah tidak dapat ditoleransi lagi.

ia menyoroti kebiasaan sejumlah kegiatan politik yang memasang bendera dan baliho hingga sebulan penuh tanpa penertiban yang jelas.

“di ruang terbuka ini, saya sampaikan secara terbuka. dulu, kalau ada acara partai, benderanya itu bisa dipasang sebulan, nggak ada yang nurunin. benderanya sudah sobek-sobek, sudah jelek banget,” ujarnya, dikutip dari detiknews.

ia menambahkan bahwa seluruh atribut harus dibersihkan maksimal dua sampai tiga hari setelah suatu acara selesai, dan jika tidak diturunkan, maka satpol pp akan melakukannya secara langsung.

“saya bilang sama kepala dinas terkait, kepada satpol pp, sudah nggak boleh lagi. sekarang maksimum 2-3 hari setelah acara. kalau (bendera) nggak diturunkan, kita yang menurunkan. mohon maaf, saya juga orang partai, pak, tapi ini mengganggu,” kata pramono.

instruksi keras ini muncul setelah ia menerima banyak keluhan dari warga mengenai atribut politik yang dibiarkan menggantung terlalu lama dan merusak pemandangan kota.

salah satu yang paling memicu reaksi kerasnya adalah sebuah spanduk bertuliskan “bekerja dengan rakyat” yang dibiarkan terpasang berhari-hari di sebuah jembatan penyeberangan tanpa ada upaya pembersihan.

pramono mengaku terganggu karena spanduk itu tidak hanya terlalu lama terpasang, tetapi juga menampilkan sosok yang menurutnya tidak benar-benar hadir di tengah masyarakat.

“termasuk spanduk-spanduk. kemarin ada spanduk 'bekerja dengan rakyat', wajahnya nggak pernah bekerja dengan rakyat tuh,” ujarnya.

karena kesal, ia bahkan langsung menghubungi kepala satpol pp dki jakarta, satriadi, untuk meminta spanduk tersebut segera diturunkan.

pramono juga menegaskan bahwa aturan penertiban berlaku untuk seluruh partai politik tanpa pengecualian.

ia mengungkapkan ada pihak yang sempat memprotes kebijakan ini, namun ia tetap pada pendiriannya demi menjaga keadilan dan keteraturan di ruang publik.

ia mengaku bahkan seorang ketua umum partai yang merupakan sahabat dekatnya sempat menghubungi dirinya terkait hal ini.

namun ia menjawab dengan tegas bahwa semua pihak harus diperlakukan sama.

“maka sekarang ini, begitu acara selesai, dua hari kita rapikan. kemarin ada yang protes, saya bilang saya harus adil bagi semuanya. walaupun yang telepon saya ketua umum sahabat saya, saya bilang saya harus adil buat semuanya,” tegasnya.

selain menertibkan atribut parpol, pramono juga memberikan arahan penting kepada seluruh camat dan lurah untuk lebih sering turun ke lapangan.

ia menilai kehadiran pejabat wilayah menjadi kunci penting dalam memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat.

kehadiran langsung aparat wilayah diharapkan dapat mempercepat respons terhadap berbagai persoalan publik, termasuk penumpukan atribut kampanye.

ia juga menyinggung maraknya laporan mengenai pungutan liar di beberapa titik layanan publik dan menegaskan bahwa ia tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk praktik tersebut.

pramono menutup arahannya dengan menekankan bahwa camat dan lurah merupakan perpanjangan tangan pemerintah provinsi dki jakarta dalam melayani warga.

oleh karena itu, mereka diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan memastikan seluruh kebijakan gubernur dilaksanakan dengan disiplin di wilayah masing-masing.

dengan instruksi tegas terkait penertiban atribut politik ini, pemerintah provinsi dki jakarta berharap wajah kota kembali tertata dan lebih bersih.

langkah ini diharapkan membuat ruang publik lebih nyaman tanpa gangguan baliho dan spanduk politik yang telah selesai masa berlakunya.

Tag
Share