
BACAKORAN.CO - Aktifitas tambang yang ada di Raja Ampat, Papua Barat Daya terus menghawatirkan masyarakat.
Penambangan tersebut hadir dan mengancam ekosistem wilayah yang menjadi tempat terindah di Indonesia.
Anggota komisi VII DPR RI ingin menteri ESDM untuk menjelaskan perkara dan siapa saja yang terlibat dalam penambangan di Raja Ampat tersebut.
Bane Raja Manalu ingin Bahlil untuk segera menghentikan aktifitas yang bisa mengancam ekosistem dan merusak lingkungan surga dunia tersebut.
BACA JUGA:Raja Ampat Tetap Dilindungi, tapi Ada Area Tambang Nikel? Ini Penjelasan Lengkap dari Bahlil
"Menteri ESDM perlu menyampaikan ke publik perusahaan apa saja yang terlibat. Untuk kemudian keseluruhannya dihentikan," ujar Bane, seperti dikutip dari pesan diterima, Jumat (6/6/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini yakin bahwa Raja Ampat jauh lebih bermanfaat buat rakyat jika tetap jadi destinasi pariwisata ketimbang ditambang sumber daya alamnya.
"Raja Ampat adalah satu dari 12 Global Geopark di Indonesia. Masuk dalam wilayah yang perlu dilindungi," tegas Bane.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal aktivitas pertambangan nikel di wilayah Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yang saat ini hangat menjadi pembicaraan publik.
BACA JUGA:Pemerintah Jamin Solusi untuk Masalah Tambang Nikel di Raja Ampat, Apa yang Akan Terjadi?
Bahlil selaku Menteri ESDM setelah meninjau area tersebut menjelaskan terdapat lima pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kepulauan Raja Ampat.
Dan dari kelima tersebut hanya satu yang beroperasi hingga kini yaitu PT GAG Nikel
"Jadi teman-teman, IUP di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima (IUP) setelah saya mendapat laporan dari Dirjen. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT GAG," beber Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Ia membeberkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GAG Nikel telah diluncurkan dari tahun 2017 dan beroperasi sejak 2018.