BACAKORAN.CO - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali membuat gebrakan dalam dunia pendidikan dengan kebijakan penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa.
Langkah ini memicu perdebatan di kalangan pendidik, orang tua, dan pakar pendidikan.
Apakah ini benar-benar solusi untuk meningkatkan efektivitas belajar, atau justru menciptakan tantangan baru dalam sistem pendidikan kita?
Dalam kebijakan yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026, seluruh tugas sekolah harus diselesaikan di lingkungan sekolah, sehingga siswa tidak lagi terbebani pekerjaan akademik di rumah.
BACA JUGA:Geger Putusan MK! Pendidikan Gratis SD-SMP Buat Sekolah Swasta Bangkrut?
Dedi Mulyadi berpendapat bahwa PR sering kali dikerjakan oleh orang tua, sehingga tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa.
Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak waktu bagi anak-anak untuk beristirahat, mengembangkan kreativitas, serta memperkuat hubungan keluarga.
Namun, kebijakan ini juga menuai kritik.
Beberapa pihak menilai bahwa PR memiliki peran penting dalam membangun disiplin belajar dan memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan di sekolah.
BACA JUGA:Dilema Sekolah Swasta saat MK Putuskan Pendidikan SD-SMP Gratis
Tanpa PR, apakah siswa tetap bisa mengembangkan kebiasaan belajar mandiri?
Alasan Penghapusan PR
Dedi Mulyadi berpendapat bahwa PR sering kali tidak efektif, karena banyak siswa yang justru meminta bantuan orang tua atau bahkan pihak lain untuk menyelesaikannya.
Selain itu, ia ingin agar anak-anak memiliki waktu lebih banyak untuk beristirahat, mengembangkan kreativitas, serta berinteraksi dengan keluarga.