BACAKORAN.CO - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan penghapusan kuota impor, terutama untuk komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Hal ini dinyatakan dalam sebuah acara diskusi ekonomi yang berlangsung pada Selasa, 8 April 2025.
Prabowo menekankan pentingnya menghilangkan sistem kuota yang dinilai dapat menghambat arus perdagangan dengan tujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha.
Presiden Prabowo melihat kebijakan ini sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menyederhanakan proses birokrasi, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka.
Selain menghapus kuota, Prabowo juga menyoroti isu penyelundupan dan hambatan lainnya dalam sektor bea cukai.
BACA JUGA:Indonesia Gak Tinggal Diam! Prabowo Siap Bantu Penyelesaian Konflik Gaza dan Timur Tengah
BACA JUGA:Pertemuan Empat Mata Prabowo dengan Megawati, PDIP Resmi Gabung Koalisi? Dasco Kasih Bocoran!
Menanggapi masukan dari pelaku usaha, Prabowo berjanji akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan praktik-praktik yang tidak sesuai implementasinya.
Alasan Penghapusan Kuota Impor Pangan
Prabowo juga menjelaskan pentingnya penghapusan kuota impor, terutama untuk komoditas pangan seperti daging sapi.
Dia menekankan bahwa impor seharusnya dilakukan secara adil dan tidak hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan tertentu.
Menanggapi hal ini, Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa penghapusan kuota impor merupakan proses yang kompleks karena harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan industri hulu dan hilir.
BACA JUGA:Prabowo Subianto Ajak Tokoh 'Indonesia Gelap' Berdiskusi, Feri Amsari Beri Syarat Ini
BACA JUGA:Tampak Seolah Belum Move On Kerusuhan 98, Prabowo Disebut Civil Phobia Imbas Sinyalir Demo Dibayar Asing
Dampak Sistem Kuota
Menurut Khudori pengamat pertanian, sistem kuota dalam impor pangan sering kali tidak transparan dan menciptakan favoritisme terhadap kelompok tertentu, sementara kelompok lain terpinggirkan.
Prabowo Subianto Ungkap Rencana Hapus Kuota Impor, Ini Alasannya
Deby Tri
Deby Tri
bacakoran.co - presiden mengusulkan penghapusan kuota impor, terutama untuk komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
hal ini dinyatakan dalam sebuah acara diskusi ekonomi yang berlangsung pada selasa, 8 april 2025.
prabowo menekankan pentingnya menghilangkan sistem kuota yang dinilai dapat menghambat arus perdagangan dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah para pelaku usaha.
presiden prabowo melihat kebijakan ini sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menyederhanakan proses birokrasi, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka.
selain menghapus kuota, prabowo juga menyoroti isu penyelundupan dan hambatan lainnya dalam sektor bea cukai.
menanggapi masukan dari pelaku usaha, prabowo berjanji akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan praktik-praktik yang tidak sesuai implementasinya.
alasan penghapusan kuota impor pangan
prabowo juga menjelaskan pentingnya penghapusan kuota impor, terutama untuk komoditas pangan seperti daging sapi.
dia menekankan bahwa impor seharusnya dilakukan secara adil dan tidak hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan tertentu.
menanggapi hal ini, kementerian perdagangan menyatakan bahwa penghapusan kuota impor merupakan proses yang kompleks karena harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan industri hulu dan hilir.
dampak sistem kuota
menurut khudori pengamat pertanian, sistem kuota dalam impor pangan sering kali tidak transparan dan menciptakan favoritisme terhadap kelompok tertentu, sementara kelompok lain terpinggirkan.
dia mencontohkan masalah impor bawang putih yang diduga hanya diberikan kepada kelompok tertentu, sehingga mengesampingkan importir lain yang telah lama berbisnis di sektor tersebut.
khudori juga mengingatkan bahwa sistem kuota dapat menyuburkan korupsi.
banyak kasus korupsi di sektor pangan yang melibatkan pejabat dan mantan anggota dpr berakar dari kebijakan kuota.
"dari tiga kasus korupsi terkait kuota impor pangan, praktik ini melibatkan tiga pihak pengusaha sebagai penyuap, birokrat sebagai pemberi izin impor atau kuota dan politikus yang memperdagangkan pengaruh. jadi sebenarnya kasus korupsi dalam impor pangan salah satunya berurat akar dari kebijakan pengendalian impor berbasis rezim kuota," pungkasnya dikutip cnbc indonesia.
