bacakoran.co – kembali membantah keras tuduhan bahwa revisi undang-undang tentara nasional indonesia (ruu tni) mengandung pasal-pasal yang dapat membangkitkan dwifungsi militer, seperti pada masa orde baru.

pernyataan ini disampaikan menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi pada senin (17/3/2025), menanggapi kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil.

“setelah kajian mendalam, tidak ada bukti bahwa pasal-pasal dalam mengarah pada dwifungsi abri. ini murni penguatan institusi tni untuk menghadapi tantangan modern, seperti ancaman siber dan operasi luar negeri,” ujar prasetyo, seperti dikutip disway.id pada 18 maret 2025.

ia menegaskan bahwa tuduhan dwifungsi adalah miskonsepsi dan tidak sesuai dengan semangat ruu ini.

dwifungsi militer merujuk pada peran ganda tentara nasional indonesia (tni) pada masa orde baru.

di mana tni tidak hanya bertugas sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan sipil.

setelah reformasi 1998, dwifungsi resmi dihentikan, dan tni difokuskan pada tugas pertahanan.  

namun, ruu tni yang diajukan pemerintah pada 11 maret 2025 menuai kritik dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan dan amnesty international indonesia.

mereka menyebut beberapa pasal, seperti penempatan tni di jabatan sipil (misalnya di kejaksaan agung dan kementerian kelautan), berpotensi membangkitkan dwifungsi, seperti dilaporkan amnesty.id (13 maret 2025).

pasal lain yang kontroversial mencakup tugas tni dalam ancaman siber dan operasi luar negeri tanpa persetujuan dpr, yang dianggap melemahkan kontrol sipil, menurut cnnindonesia.com (17 maret 2025).

istana menegaskan bahwa ruu tni dirancang untuk menyesuaikan tni dengan tantangan zaman, bukan mengembalikan dwifungsi.

prasetyo menjelaskan, tugas baru tni, seperti menangani ancaman siber dan menyelamatkan wni di luar negeri, adalah respons terhadap perkembangan teknologi dan geopolitik global.

“ini bukan dwifungsi, tetapi modernisasi tni agar lebih responsif,” katanya, menyinggung kritik yang dianggap berlebihan.

kepala staf angkatan darat (ksad) jenderal maruli simanjuntak juga mendukung pernyataan ini, seperti dilaporkan cnnindonesia.com pada 17 maret 2025.

ia mengkritik pihak-pihak yang menggiring opini bahwa ruu tni akan membawa kembali dwifungsi, menyebutnya sebagai “narasi yang tidak berdasar.”

respon warganet cukup beragam, ada yang mendukung klarifikasi istana, namun ada juga yang skeptis.

pemerintah dan dpr dijadwalkan melanjutkan pembahasan ruu tni pada minggu ini, dengan harapan meredakan kontroversi.

namun, tekanan dari masyarakat sipil dan warganet terus berlanjut, meminta transparansi penuh atas isi pasal-pasal yang dianggap bermasalah.