bacakoran.co - ratusan kepala daerah dari berbagai wilayah di indonesia menghadiri retret kepala daerah di akademi militer (akmil), magelang, jawa tengah.
kegiatan retret ini berlangsung mulai tanggal 21 februari hingga 28 februari 2025.
retret yang dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet prabowo subianto ini dilakukan setelah kepala daerah terpilih dilantik pada 20 februari 2025.
para kepala daerah tersebut diantaranya terdiri dari gubernur, bupati dan wali kota.
retret ini awalnya menuai banyak polemik karena setiap kepala daerah harus menyetor uang.
namun, hal itu tidak terjadi karena retret kepala daerah dibiayai sepenuhnya menggunakan anggaran dan pendapatan belanja negara (apbn).
lalu, apa saja fakta lainnya mengenai retret kepala daerah di akmil magelang? berikut daftarnya.
1. pengurangan waktu
wakin menteri sekretaris negara bambang eko suhariyanto mengungkapkan bahwa retret magelang bagi kepala daerah yang awalnya berlangsung selama 14 hari itu dibatalkan.
"tadinya retret direncanakan 14 hari, tapi skarang sudah dikurangi jadi tujuh hari," kata bambang.
hal ini disebabkan oleh pemangkasan anggaran.
bambang juga menyatakan pengurangan hari pada pelaksanaan retret itu dianggap kurang bermanfaat.
"ada perincian-perincian atau kebutuhan. bukan hanya retret ya, tapi semua yang dianggap tidak terlalu kelihatan manfaatnya, pasti diefisienkan, termasuk retret," sambung bambang.
2. biaya ditanggung kemendagri
tito karnavian selaku menteri dalam negeri mengeluarkan edaran mengenai orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025 dibiayai oleh apbn.
biaya ini bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) kementerian dalam negeri.
"semua biaya di akmil termasuk konsumsinya, semua sudah ditanggung oleh kami, karena pos anggarannya sudah disiapkan," kata tito dikutip dati tempo.co.
3. polemik pt lembah tidar
kepemilikan pt lembah tidar menjadi sorotan publik menjelang acara retret kepala daerah di magelang.
hal ini karena perusahaan tersebut dikabarkan menjadi penyelenggara acara pembekalan tersebut.
informasi ini terungkap melalui salinan surat edaran menteri dalam negeri yang dibagikan oleh aktivis dandhy laksono di akun x pribadinya.
dalam surat tersebut, terdapat klausul yang menyatakan bahwa kepala daerah terpilih diwajibkan menyetor sejumlah dana ke pt lembah tidar untuk dapat mengikuti kegiatan retret yang berlangsung selama delapan hari di magelang.
“biaya akomodasi dan konsumsi disetorkan kepada pt lembah tidar indonesia dengan nomor rekening bank bri 368501035699530 sebesar rp 2.750.000 dikali 8 hari (pelaksanaan),” bunyi surat tersebut.
berdasarkan informasi yang ditemukan di situs resmi direktorat jenderal administrasi hukum umum (ahu) kementerian hukum, perusahaan itu tercatat dimiliki oleh heru irawanto.
nama tersebut diketahui merupakan seorang kader partai gerindra yang kini juga menjabat sebagai wakil ketua dprd kabupaten brebes. keterangan pada laman tersebut menyebutkan, "pemilik manfaat: heru irawanto."
4. instruksi megawati
ketua umum pdip megawati soekarnoputri membeir instruksi pada anggota partainya yang menjabat sebagai kepala daerah agar menunda perjalanan retret di akmil, magelang.
instruksi yang diberikan tersebut merupakan tanggapan pdip atas penangkapan sekretaris jenderal pdip hasto kristiyanto oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk).
berikut instruksi megawati yang tertuang dalam surat nomor 7294/in/dpp/ii/2025 tertanggal kamis, 20 februari 2025:
- kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di magelang pada tanggal 21- 28 februari 2025.
- sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum.
- tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
5. sby isi materi
lain halnya dengan megawati, presiden ri ke-6 susilo bambang yudhoyono justru dijadwalkan menghadiri retret akmil di magelang.
sby ditugaskan sebagai salah satu pemateri pada tanggal 27 februari mendatang.
"insyaallah jika tidak ada perubahaan bapak sby akan bergabung bersama sama kami pada kamis sore, 27 februari 2025," kata bima arya selaku wakil menteri dalam negeri pada sabtu (22/02/2025).