BACAKORAN.CO - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), secara resmi mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025 hingga 2034.
Dokumen strategis ini menjadi arah baru pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional selama 10 tahun ke depan, sekaligus membuka peluang investasi besar-besaran dari sektor swasta.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa selama periode tersebut, pemerintah berencana membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 69,5 gigawatt (GW).
Dari total proyek tersebut, sekitar 73% atau 50,7 GW akan digarap oleh swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP).
BACA JUGA:Tingkatkan Bauran EBT hingga 2034, PLN Siap Jalankan RUPTL Terhijau Sepanjang Sejarah
Nilai investasi swasta yang terlibat pun sangat fantastis, yakni mencapai Rp1.566,1 triliun, dari total kebutuhan investasi sebesar Rp2.133,7 triliun.
Ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah membuka pintu lebar untuk keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan energi di Tanah Air.
“Investasi pembangkit mencapai lebih dari Rp2.000 triliun. Yang diswastakan lewat IPP sekitar Rp1.566,1 triliun atau 73%,” ujar Bahlil dalam peluncuran resmi RUPTL.
Meski peran swasta sangat besar, seluruh pengembangan proyek pembangkitan tetap berada dalam kendali PLN.
Skema pelaksanaan akan menggunakan model Engineering, Procurement, and Construction (EPC) di mana PLN akan menentukan perencanaannya, termasuk proses tender.
“Meskipun proyeknya nanti dikerjakan pihak swasta, seluruh domain tetap berada di PLN, termasuk pelaksanaan EPC,” tegas Bahlil.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan RUPTL terbaru ini dengan menggandeng mitra swasta sebagai bentuk strategi mempercepat transisi energi berkelanjutan.