Menurut Transparency International Indonesia (27 Mei 2025), sektor pendidikan sering menjadi target korupsi karena anggarannya besar dan pengawasan yang lemah.
Pengadaan laptop ini seharusnya mendukung digitalisasi pendidikan, tetapi mark-up harga berpotensi mengurangi jumlah laptop yang diterima siswa.
BACA JUGA:Viral 3 Rumah dan 15 Kendaraan Kades di Lampung Tengah Dibakar Warga Gegara Korupsi Bansos
BACA JUGA:KPK Usul Partai Politik Didanai Besar dari APBN Agar Cegah Korupsi, Netizen: DPR Auto Full Senyum
Menurut Kompas.com (28 Mei 2025), hanya 60% dari target 990 ribu laptop yang benar-benar sampai ke tangan siswa, dengan sisanya diduga fiktif.
Presiden Prabowo Subianto, yang disebut dalam komentar @3D1_14, belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini hingga 30 Mei 2025.
Namun, Menteri Pendidikan saat ini, yang menggantikan Nadiem Makarim, berjanji untuk bekerja sama dengan Kejagung.
Lebih mengejutkan lagi, menurut KPK (27 Mei 2025), sektor pendidikan menyumbang 15% dari total kasus korupsi di Indonesia pada 2024, dengan kerugian negara mencapai Rp12 triliun.