@Candj09 (29 Mei 2025, 16:33 WIB): "Asalkan pantun merdeka"
@AnalisNetra (29 Mei 2025, 16:05 WIB): "Era mulyono era perampokan negara besar²an."
@Sang_pengamat_ (29 Mei 2025, 16:06 WIB): "Trus lo mau bilang nadiem korup?"
BACA JUGA:Kejagung Bongkar Aliran Dana Korupsi Kredit di PT Sritex, Kerugian Negara Hingga Rp692 Miliar!
BACA JUGA:Kejari Ogan Ilir Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi PMI, Sejumlah Saksi Kembalikan Rp 429 Juta
@bukan_bentoo (29 Mei 2025, 16:32 WIB): "Biasanya modusnya....spesifikasi laptop dlm juknisnya sdh "dibeli" jauh2 hari tuh shigga bs kerjasama dg pabrikan trtentu"
@afzulkarnaiin (29 Mei 2025, 17:00 WIB): "David gadgetin aja pernah bahas di awal awal meragukan ????"
@3D1_14 (29 Mei 2025, 18:08 WIB): "Enak banget ya cara mereka merampok uang rakyat, Hidup kemewahan diatas penderitaan rakyat‼️ Seret @nadiemmakarim ke meja hijau dan jebloskan kumpulan maling uang rakyat ke hotel prodeo, Presiden @prabowo ‼️"
Media lain, seperti VOI.id (27 Mei 2025), juga melaporkan bahwa Kejagung sedang menyelidiki kasus korupsi pengadaan Chromebook laptop di Kemendikbudristek selama periode 2019-2023, dengan fokus pada dugaan manipulasi spesifikasi dan mark-up harga.
Kasus ini terjadi di tengah upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop bagi siswa dan guru.
BACA JUGA:Dirut Sritex Ditangkap di Solo, Kejagung Bongkar Gegara Kasus Korupsi Ini!
BACA JUGA:WOW! Korupsi Besar Dibongkar dengan Vonis Lembek, Sosok Oligarki Hitam Ramai Jadi Perbincangan
Nadiem Makarim yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan sejak 2019, dikenal dengan inisiatif Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Namun, pengadaan laptop ini justru menjadi sorotan karena dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp9,9 triliun.
Data dari BPS (April 2025) menunjukkan bahwa anggaran pendidikan nasional pada 2023 mencapai Rp624 triliun, atau 20% dari APBN, sesuai amanat konstitusi.
Namun, kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan masih rentan terhadap praktik korupsi.