BACAKORAN.CO – BPK menemukan adanya kejanggalan data pajak dalam laporan keuangan pemerintah pusat.
Kejanggalan itu yakni beda data setoran pajak, tepatnya pada PPN dan PPh yang tercatat tak sinkron antara sistem perpajakan dengan data dari wajib pajak dan pemungut pajak.
Data Tak Terlacak Otomatis
Ketua BPK Isma Yatun menyebut perbedaan data ini tidak terdeteksi otomatis oleh sistem.
BACA JUGA:Arahan Presiden Prabowo untuk Dirjen Pajak dan Bea Cukai Baru yang Resmi Dilantik Sri Mulyani!
BACA JUGA:Sejumlah Jabatan Mentereng Bimo Wijayanto, Calon Dirjen Pajak Baru
Hal ini, terangnya, menandakan ada celah dalam mekanisme pelaporan yang selama ini dianggap kokoh.
"Perbedaan ini tidak langsung terpantau oleh sistem perpajakan," tegas Isma membeberkan temuannya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (27/5/2025).
Meski secara keseluruhan tidak mengguncang kewajaran LKPP 2024, BPK menyampaikan jika temuan ini penting untuk perbaikan jangka panjang dalam pengelolaan keuangan negara.
Pelaporan Kinerja Pemerintah Juga Disorot
BACA JUGA:Profil Lengkap Bimo Wijayanto, Kandidat Kuat Dirjen Pajak Baru Pengganti Suryo Utomo
BACA JUGA:Harga Cabai Gila-Gilaan, Prabowo Suruh Rakyat Tanam Sendiri 5 Pot: Netizen Kesal: Kalau Pajak Mahal?
Selain soal data setoran pajak, BPK juga menyoroti kekurangan dalam aspek penting lainnya.
Seperti pelaporan kinerja pemerintah yang masuk ke Catatan atas LKPP (CaLK) dinilai masih lemah, dan pengendalian belanja pegawai belum optimal.
Lalu dana transfer ke daerah yang belum jelas penggunaannya.
Adapula dana anggaran dibayar di muka yang belum diselesaikan secara akuntabel dan cepat.
BACA JUGA:Ramai Kritik, Kebijakan Penghapusan Tunggakan dan Pajak Kendaraan Dipertanyakan, Kenapa?