bacakoran.co - gubernur dki jakarta menegaskan tidak akan segan memecat aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) dki jakarta yang memamerkan gaya hidup mewah atau flexing di media sosial.

pramono menilai, perilaku semacam itu tidak sesuai dengan karakter yang seharusnya menjadi pelayan publik dan teladan bagi masyarakat.

pernyataan keras itu disampaikan pramono saat membuka acara jakarta economic forum (jef) 2025 di , jakarta pusat, sabtu (25/10/2025).

dalam pidatonya, ia menegaskan tidak akan memberi ampun kepada asn yang malas bekerja, apalagi memamerkan kekayaan di tengah tugas melayani warga ibu kota.

ia menilai, asn yang lebih sibuk pamer kekayaan dibanding melayani warga tidak layak dipertahankan.

“kalau asn di jakarta males-malesan, apalagi flexing, ada yang kemarin flexing di kelurahan, saya enggak tahu lurah mana, saya lupa, saya bilang, ganti, pecat,” ujar pramono dikutip dari kompas.com.

ia menegaskan, asn jakarta harus menunjukkan kinerja, bukan kemewahan.

pramono juga mengingatkan bahwa asn dki mendapat tunjangan kinerja (tukin) dan tambahan penghasilan pegawai (tpp) tertinggi dibanding banyak lembaga lain.

ia bahkan menolak memangkas tpp meski dana bagi hasil dari pemerintah pusat turun drastis hingga rp15 triliun.

namun, kesejahteraan itu, katanya, harus dibayar dengan etos kerja tinggi dan disiplin.

“tukinnya jakarta ini lebih dari yang lain, mungkin lebih dari bank indonesia maupun ojk. tapi, kalau asn di jakarta males-malesan apalagi flexing, enggak ada ampun,” kata pramono.

pernyataan tegas pramono muncul setelah mencuat kasus seorang sekretaris kelurahan petojo selatan, febriwaldi, yang menjadi sorotan publik karena memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.

unggahan febriwaldi menunjukkan momen perjalanan ke luar negeri pada 2015–2016, pembelian motor pada 2020, dan sepeda pada 2022.

perilaku tersebut menuai kritik karena dianggap tidak pantas dilakukan oleh seorang asn.

menanggapi hal itu, inspektur provinsi dki jakarta dhany sukma memastikan bahwa pemprov dki segera bertindak tegas.

febriwaldi telah diberhentikan sementara dari jabatannya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin asn.

“kami langsung berkoordinasi dengan wali kota jakarta pusat dan inspektur pembantu kota untuk segera mengambil tindakan. pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan sanksi yang akan diberikan,” ujar dhany, dikutip dari tribunjakarta.com.

dhany menjelaskan, pemberhentian dilakukan melalui keputusan lurah petojo selatan nomor 42 tahun 2025.

langkah ini diambil karena dugaan pelanggaran disiplin sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan pergub nomor 8 tahun 2024.

ia menegaskan, pembebasan sementara dilakukan untuk menjaga integritas pelayanan publik.

kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh asn agar tidak terjebak dalam perilaku hedon dan pamer kekayaan.

asn, kata dhany, harus menjadi teladan bagi masyarakat.

“prinsipnya, setiap aparatur sipil negara harus menjadi teladan bagi masyarakat, baik dalam kinerja maupun perilaku sehari-hari,” ujarnya.

pramono berharap kejadian seperti ini tidak terulang, ia ingin birokrasi dki jakarta bersih dari pegawai yang hanya mencari popularitas di media sosial.

“yang saya inginkan dengan balai kota adalah mereka merasa nyaman dalam kepemimpinan saya. tapi itu artinya juga harus kerja sungguh-sungguh,” ucapnya.

pernyataan tegas pramono mendapat perhatian luas publik.

banyak pihak menilai langkah ini penting untuk menegakkan disiplin di kalangan asn sekaligus memperkuat citra pemerintah daerah.

kebijakan hidup sederhana, menurut pengamat birokrasi, menjadi bagian dari reformasi etika pelayanan publik yang sudah seharusnya diterapkan di tengah tingginya kesejahteraan asn ibu kota.

sementara itu, pemprov dki menegaskan akan terus mengawasi perilaku asn di dunia maya.

penggunaan media sosial oleh aparatur negara kini menjadi salah satu indikator penilaian etika dan integritas dalam bekerja.

dengan peringatan keras ini, asn di ibu kota diharapkan kembali fokus pada pelayanan masyarakat dan menjauh dari budaya pamer yang bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.

pramono menyebut, asn adalah pelayan rakyat, bukan bintang media sosial.