bacakoran.co - program makan bergizi gratis (mbg) yang digagas pemerintah kini memasuki tahap baru.

setelah beberapa kasus keracunan massal di sejumlah daerah, pemerintah akhirnya mempercepat penerbitan peraturan presiden (perpres) yang mengatur tata kelola program tersebut.

menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi menegaskan, akar permasalahan yang terjadi di lapangan bukan karena programnya salah, melainkan karena satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) tidak menjalankan prosedur sesuai aturan.

“data menunjukkan, hampir semua kasus terjadi karena pihak pelaksana di lapangan tidak mengikuti prosedur sebagaimana mestinya. nah, kekurangan inilah yang sekarang sedang kita perbaiki,” ujar prasetyo di kawasan monas, jakarta pusat, minggu (5/10/2025).

prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah merampungkan perpres tata kelola program makan bergizi gratis (mbg).

regulasi ini akan menjadi payung hukum yang lebih kuat agar pelaksanaan mbg di seluruh daerah berjalan aman, higienis, dan sesuai standar.

“perpres ini bukan berarti belum ada aturan, tapi kita ingin menyempurnakan agar lintas kementerian bisa bekerja lebih solid. semua masukan dari berbagai pihak sudah ditampung, dan minggu ini kita targetkan selesai,” jelasnya.

pemerintah juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga dalam penyusunan perpres ini, mulai dari kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, hingga badan pangan nasional.

tujuannya agar setiap aspek gizi, keamanan pangan, dan distribusi bahan makanan bisa diawasi lebih ketat.

mensesneg menegaskan, meskipun perpres mbg masih dalam tahap penyempurnaan, program makan bergizi gratis tetap berjalan.

pemerintah memastikan distribusi makanan kepada pelajar tetap dilakukan sambil memperbaiki celah yang menyebabkan masalah di lapangan.

“bukan karena perpres belum keluar jadi programnya berhenti. program mbg tetap berjalan. hanya saja, perpres ini hadir untuk menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan program berjalan maksimal dan aman,” tegas prasetyo.

kasus keracunan makanan massal yang sempat terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi alarm bagi pemerintah.

prasetyo menegaskan bahwa sppg yang terbukti lalai atau nakal akan ditindak tegas.

pemerintah juga tengah menyiapkan sistem pengawasan yang lebih ketat, termasuk audit rutin terhadap penyedia makanan dan proses distribusinya.

langkah ini diambil agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program mbg.

“program makan bergizi gratis ini sangat penting untuk masa depan anak-anak kita. tapi pelaksanaannya harus disiplin dan sesuai standar. kalau ada yang nakal, pasti akan ditindak,” tegasnya.

program mbg merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari.

tujuannya sederhana: mencegah stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan memastikan tidak ada anak indonesia yang kelaparan di sekolah.

melalui penyempurnaan regulasi lewat perpres mbg, pemerintah berharap semua pelaksana di daerah dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan sesuai standar kebersihan.

perpres makan bergizi gratis yang akan segera dirilis menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pangan di indonesia.

pemerintah memastikan sppg yang lalai akan ditindak, sementara program tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak bangsa.

dengan pengawasan lebih ketat dan aturan yang jelas, diharapkan tidak ada lagi kasus keracunan massal yang mencoreng niat baik dari program mbg ini.