Netizen Kritik Pernyataan Bahlil Sebut Negara-negara yang Hutannya Dibabat Kini Sudah Maju: Beda Kepentingan!

Pernyataan Bahlil soal negara maju babat hutan demi pembangunan picu kritik netizen--Youtube KementerianESDM
BACAKORAN.CO - Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuai sorotan tajam dari publik.
Dalam pidatonya di acara Jakarta Geopolitical Forum IX bertema “Geoeconomic Fragmentation and Energy Security” pada Selasa (24/6/2025), Bahlil mengungkapkan keheranannya terhadap pihak-pihak yang kerap memprotes langkah pemerintah dalam mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, termasuk dengan membabat hutan dan melakukan pertambangan.
Menurut Bahlil, langkah Indonesia untuk mengejar nilai tambah melalui pengelolaan sumber daya alam seharusnya tidak dipandang negatif.
Ia menegaskan bahwa banyak negara maju saat ini dulunya juga melakukan hal serupa demi mendorong pembangunan nasional mereka.
BACA JUGA:Ramai Tagar Save Raja Ampat! Kini Bahlil Ungkap Warga Pulau Gag Desak Lanjutan Proyek Tambang Nikel
“Sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga, mereka punya tambang juga banyak, semuanya mereka ambil. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang,” ujar Bahlil.
Bahlil menambahkan, negara-negara tersebut tidak menghadapi protes besar-besaran ketika melakukan eksploitasi.
Hal inilah yang membuatnya mempertanyakan, mengapa saat Indonesia baru ingin memulai langkah serupa, justru mendapat banyak kritik.
“Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara berkembang, yang punya sumber daya alam, baru mulai berpikir untuk mencari nilai tambah, demi kesejahteraan rakyat, kok malah dianggap mengganggu. Ada apa di balik ini?” tegasnya.
BACA JUGA:Mengkhawatirkan, DPR Desak Bahlil untuk Stop Aktifitas Tambang di Raja Ampat: Hentikan Permanen!
BACA JUGA:Raja Ampat Tetap Dilindungi, tapi Ada Area Tambang Nikel? Ini Penjelasan Lengkap dari Bahlil
Lebih lanjut, Bahlil yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar menekankan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengelola sumber daya alamnya.
Ia menolak anggapan bahwa ada pihak asing yang merasa lebih berhak mengatur arah kebijakan negara lain.