bacakoran.co - langkah tegas akhirnya diambil pemerintah pusat terhadap industri tambang nikel di kawasan , papua barat daya.

pada 9 juni 2025, presiden prabowo subianto memimpin rapat terbatas yang dihadiri oleh menteri esdm bahlil lahadalia, menteri lingkungan hidup hanif faisol nurofiq, dan wakil menteri kehutanan raja juli antoni.

hasilnya? izin usaha pertambangan (iup) empat perusahaan tambang resmi dicabut!

langkah ini bukan tanpa alasan. seperti yang dijelaskan oleh menteri sekretaris negara prasetyo hadi sehari setelah rapat, keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya perlindungan kawasan sensitif dan eksotis seperti dari eksploitasi tambang yang dinilai tidak ramah lingkungan.

empat yang izin tambangnya dicabut yaitu:

• pt gag nikel (gn)

• pt anugerah surya pratama (asp)

• pt kawei sejahtera mining (ksm)

• pt mulia raymond perkasa (mrp)

menurut hanif faisol, menteri lingkungan hidup, aktivitas empat perusahaan ini memicu kekhawatiran serius.

dalam rentang 26–31 mei 2025, tim klh turun langsung melakukan pengawasan di lokasi tambang.

hasilnya cukup mengkhawatirkan.

misalnya, pt gn diketahui seluruh aktivitasnya berada di pulau kecil, yang jelas-jelas melanggar kebijakan lingkungan.

sementara pt asp dinilai melakukan aktivitas tanpa manajemen lingkungan yang layak.

akibatnya, air laut tercemar dan tingkat kekeruhan di area pantai meningkat drastis.

hal ini tentunya membahayakan ekosistem laut raja ampat yang terkenal sebagai surga biodiversitas dunia.

perusahaan lain seperti pt ksm dan pt mrp juga tak luput dari sorotan.

pt ksm tercatat melakukan kegiatan tambang di luar zona yang diizinkan oleh ppkh, bahkan membuka lahan seluas 5 hektare secara ilegal.

sedangkan pt mrp, ironisnya, hanya mengantongi iup tanpa dokumen lingkungan sama sekali.

padahal, kegiatan mereka berada di kawasan hutan lindung dan pulau kecil, yang seharusnya sangat terlindungi.

hanif dengan tegas menyatakan, “untuk kondisi seperti ini, persetujuan lingkungan tidak mungkin kami berikan. penambangan nikel dengan metode terbuka di kawasan lindung adalah pelanggaran serius.”

langkah pencabutan iup ini disambut positif oleh berbagai pihak, terutama para pegiat lingkungan yang selama ini vokal menolak eksploitasi alam di kawasan konservasi raja ampat.

keputusan ini bisa menjadi preseden penting bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seimbang dengan keberlanjutan lingkungan.

namun, keputusan ini juga memunculkan pertanyaan:

mengapa baru sekarang tindakan tegas diambil?

apakah sebelumnya ada kelalaian pengawasan, atau ada tekanan politik-ekonomi yang merintangi langkah penertiban?

yang jelas, pencabutan iup ini adalah titik awal baru bagi raja ampat untuk kembali menjaga ekosistemnya tetap lestari.

pemerintah kini diharapkan tidak hanya bertindak reaktif, tapi proaktif dalam memastikan kawasan-kawasan konservasi tetap terjaga dari kerusakan lingkungan.

raja ampat bukan hanya aset pariwisata, tapi juga paru-paru laut dunia.

keputusan mencabut iup empat tambang nikel ini menunjukkan bahwa negara mulai lebih serius dalam menyeimbangkan investasi dengan kelestarian lingkungan.

langkah ini perlu diikuti dengan pengawasan ketat dan transparansi agar kejadian serupa tak terulang kembali.