bacakoran.co – ramai pembahasan oligarki hitam yang dilawan dalam memberantas kasus skala besar di indonesia.

(kejagung) indonesia kembali mencatat prestasi besar dengan membongkar serangkaian kasus korupsi mega skala yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

namun, di balik prestasi ini, muncul tanda tanya besar: mengapa vonis yang dijatuhkan hakim terhadap para koruptor justru lebih ringan dari tuntutan jaksa?

dalam video youtube akbar faizal uncensored mengungkapkan bahwa prabowo sedang mempersiapkan melawan oligarki hitam.

seperti unggahan akun x @heraloebss, mengungkapkan daftar kasus korupsi besar yang telah diungkap kejagung, dengan nada kritis terhadap vonis hakim yang dianggap ringan.

unggahan tersebut berbunyi: "puluhan koruptor timah sudah dijatuhi vonis oleh hakim pengadilan tipikor jakarta. tragis, vonis2 itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum . padahal, kasus ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga rp300t hakim bgst! pengadilan bajingan!"

selain itu, @heraloebss juga menyebutkan sejumlah kasus besar lainnya yang dibongkar kejagung, termasuk:

timah: rp 300 triliun.

pertamina: rp 193,7 triliun.

duta palma: rp 104,1 triliun.

pt tppi: rp 37 triliun.

asabri: rp 23,7 triliun.

jiwasraya: rp 16,8 triliun.

sawit cpo: rp 6 triliun.

garuda indonesia: rp 8,8 triliun.

bts kominfo: rp 8 triliun.

hal ini pun lantas memicu pertanyaan kritis, "tapi mengapa kewenangan kejaksaan dalam ruu kuhap akan dilemahkan? apakah ini bagian dari upaya perlawanan oligarki hitam? sudah saatnya publik mengawal ruu kuhap untuk memberi porsi seimbang agar kejagung bisa terus memberangus ologarki hitam."

dilansir dari tempo.co pengadilan tinggi jakarta telah memperberat vonis empat terdakwa kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah di pt timah tbk tahun 2015-2022.

empat terdakwa tersebut adalah emil ermindra, suwito gunawan, robert indarto, dan kwan yung.

vonis awal yang dijatuhkan pengadilan tipikor jakarta dinilai lebih ringan dari tuntutan jaksa, dengan kerugian negara mencapai rp 300 triliun.

setelah banding, vonis emil ermindra naik menjadi 20 tahun penjara, tetapi masih dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara.

mahkamah agung (ma) memperberat vonis mantan direktur utama pt pertamina, karen agustiawan, dari 9 tahun menjadi 13 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (lng) senilai rp 193,7 triliun.

namun, vonis ini masih dianggap ringan oleh sebagian pihak.

kejagung menetapkan cheryl darmadi sebagai tersangka pencucian uang terkait kasus korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit duta palma group, dengan kerugian negara rp 104,1 triliun.

vonis terhadap surya darmadi, pemilik duta palma, belum mencerminkan kerugian sebesar itu.

vonis terhadap terdakwa kasus korupsi asabri mencapai 20 tahun penjara untuk adam damiri dan sonny widjaja, dengan kerugian negara rp 23,7 triliun.

namun, vonis ini dianggap tidak sebanding dengan skala kerugian.

kabarnya ruu kuhap (rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana) sedang dibahas di dpr, dan ada kekhawatiran bahwa kewenangan kejagung akan dilemahkan.

hal ini dikhawatirkan menjadi bagian dari upaya perlawanan oligarki hitam, seperti yang disebutkan oleh 

@abi_sasall: "terbongkar tapi hukumannya gak masuk akal dan dana yg di sita tidak jelaskan masuk kemana,ini yg harus di benahin juga."

@ke_gemini22020: "????????????????koruptor!!!!"

@thomass90392754: "politisi indonesia suka banget berburuk sangka, setiap institusi yg berhasil bongkar korupsi akan segera dilemahkan, karena mereka takut over power, di manfaatkan pemerintah yg berkuasa atau oposisi. ujungnya harus kembali ke pembinaan karakter, bisa jadi masukin ke barak dulu."

@mandor_kawat: "saatnya kita saksikan perdamaian tim pemburu vs mafia migas."

vonis hakim yang lebih ringan dari tuntutan jaksa menimbulkan pertanyaan besar mengenai independensi peradilan dan upaya pemberantasan korupsi di indonesia.

kerugian negara sebesar rp 300 triliun dalam kasus timah, misalnya, seharusnya mencerminkan hukuman yang setimpal.

namun, vonis 20 tahun penjara untuk emil ermindra masih dianggap tidak memadai oleh sebagian pihak.

selain itu, ruu kuhap yang sedang dibahas di dpr menjadi sorotan.

jika kewenangan kejagung benar-benar dilemahkan, dikhawatirkan upaya pemberantasan korupsi akan terhambat, terutama terhadap oligarki hitam yang disebut-sebut oleh