Makin Maju! Wapres Ungkap Perkembangan Penggunaan QRIS di Indonesia, Bikin Pihak Lain Panas

Wakil Presiden Gibran ungkap perkembangan penggunaan qris di Indonesia--Jalin
BACAKORAN.CO - Menurut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pesatnya perkembangan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak-pihak tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam video monolog berjudul "Scan QRIS-nya: Ini Tentang Kedaulatan Ekonomi Bangsa," yang dirilis Sekretariat Wakil Presiden pada Minggu, (18/5).
Gibran, mantan Wali Kota Surakarta, menjelaskan bahwa QRIS menawarkan kemudahan bertransaksi tanpa perlu uang tunai, kartu, atau mesin Electronic Data Capture (EDC).
"Tidak heran jika penggunaannya meledak luar biasa dan sedikit membuat gerah pihak lain," katanya.
BACA JUGA:Alhamdulillah, Jamaah Haji yang Terpisah dalam Penempatan di Makkah Sudah Bisa Digabungkan
Diketahui, Gibran mengutip data yang menunjukkan bahwa QRIS telah digunakan oleh lebih dari 56 juta pengguna dan diterima oleh lebih dari 38 juta merchant.
Bank Indonesia (BI) mencatat peningkatan volume transaksi QRIS sebesar 173 persen pada Maret 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, melampaui 1 miliar transaksi.
"Nilai transaksinya juga meningkat 149 persen dibanding tahun lalu, atau mencapai Rp 104 triliun. Besar sekali," ujar Gibran.
Putra sulung Presiden Joko Widodo ini, menekankan bahwa QRIS tidak hanya memudahkan konsumen, tetapi juga memberikan manfaat bagi pedagang kaki lima, usaha rumahan, dan UMKM.
BACA JUGA:Heboh Pemblokiran Rekening Massal, PPATK Beri Klarifikasi!
BACA JUGA:Awas! Pinjol Palsu Catut Nama Rupiah Cepat, Korban Lapor OJK
"Sebanyak 93 persen merchant pengguna QRIS berasal dari sektor UMKM, menunjukkan adopsi digital yang meluas di kalangan pelaku usaha kecil," katanya.
Gibran juga menekankan pentingnya dukungan terhadap teknologi QRIS yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), karena berkontribusi pada terciptanya ekonomi yang inklusif dan berdaulat.