bacakoran.co – demi memastikan target tercapai, pemerintah kini memperketat pengawasan terhadap harga dan distribusi beras.

kepolisian, melalui , turun tangan langsung untuk mengawal kebijakan ini

terutama dalam menjaga harga pembelian gabah tetap sesuai dengan ketentuan.

kepala bareskrim polri, komjen wahyu widada menegaskan, jajarannya telah diperintahkan untuk melakukan pengawasan harian terhadap penggilingan padi guna memastikan kepatuhan terhadap harga pembelian pemerintah (hpp).

“polri terus memantau dan menangani berbagai permasalahan terkait beras. kami akan memastikan bahwa penggilingan padi tetap berkomitmen mengikuti ketentuan hpp,” ujar wahyu.

polri siap mengawal swasembada pangan

sebagai bagian dari pengawalan kebijakan nasional, polri akan terus memastikan jika kebijakan serapan gabah ini berjalan lancar dan tidak ada permainan harga yang merugikan petani.

“kami siap mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah demi mewujudkan swasembada pangan nasional,” tegas wahyu.

komitmen pemerintah: jaga hpp dan lindungi petani

menteri pertanian andi amran sulaiman menegaskan, harga gabah harus dijaga agar tidak turun dari rp6.500 per kg.

jika harga anjlok, dampaknya bisa merugikan petani dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.

kesepakatan dengan pengusaha penggilingan padi

pemerintah telah memfasilitasi kesepakatan antara perum bulog dan persatuan pengusaha penggilingan padi dan beras (perpadi) untuk menyerap gabah petani sebanyak 2,1 juta ton beras dari total panen raya 3 juta ton.

apa dampaknya bagi masyarakat?

dengan pengawasan ketat dari pemerintah dan kepolisian, diharapkan kebijakan ini bisa berjalan dengan lancar.

membawa manfaat bagi petani dan masyarakat luas seperti: petani lebih terlindungi dari fluktuasi harga, ketersediaan beras lebih stabil dan harga terkendali, serta distribusi beras lebih diawasi, mencegah spekulasi harga.