bacakoran.co - radio republik indonesia (rri) diinformasikan melakukan phk pada sejumlah karyawannya dan ini merupakan imbas dari efisiensi anggaran yang diterapkan presiden prabowo subianto.

tujuan dari efisiensi anggaran ini adalah untuk memberikan kemudahan pada sejumlah program presiden prabowo subianto seperti program makan gratis.

efisiensi ini juga dilakukan dengan memangkas anggaran pada sejumlah kementerian dan lembaga.

tidak hanya itu rri juga terlihat memberikan pernyataan melalui unggahan mengenai mematikan pemancar untuk sementara.

"pendengar rri. menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang efesien anggaran, terhitung mulai senin 10/2/2025 siaran pro 4 rri semarang bisa didengungkan melalui streaming/rri digital. untuk sementara pemancar am 801 khz dan fm 88,2 mhz dinonaktifkan" tulis pernyataan tersebut yang di unggah oleh akun x dikutip oleh bacakoran.co, senin (10/2/2025).

kabar phk ini dibenarkan oleh salah satu penyiar rri pro 2 ternate dengan akun tiktok aiinizzaa. dia menyebut ada ratusan pegawai yang harus mengalami phk imbas efisiensi anggaran.

atas informasi pemecatan atau aksi phk ini juga terlihat dalam curhatan seorang penyiar di akun tiktok.

"untuk bapak presiden, apa yang terjadi kepada kami beberapa hari belakangan ini sangat berat, ada ratusan pegawai di luar sana termasuk saya dan juga teman-teman saya harus merakan sesuatu yang tidak kami pikirkan ini akan terjadi kepada kami," kata dia dalam video yang dibagikan di akun tiktoknya, senin (10/2/2025).

menurutnya ia telah bekerja selama 11 tahun keputusan ini menjadi pukulan besar dan sangat disayangkan jika efisiensi tersebut berakibat pada aksi phk bagi sejumlah karyawan.

"ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak tapi ketika mereka pulang ke rumah mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak karena di phk, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan," ucapnya.

dilansir dari kontan.co.id, koordinator advokasi kebijakan koordinator advokasi kebijakan nasional serikat pekerja media dan industri kreatif untuk demokrasi (sindikasi) guruh dwi riyanto ungkap pernyataan.

dalam pernyataan tersebut jika benar phk karyawan di tvri dan rri terjadi demikian, maka sindikasi sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh kedua lembaga penyiaran publik tersebut.

sindikasi berharap phk tersebut dilakukan dengan cara yang patut dan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan.

"setiap pekerja yang mengalami phk harus mendapatkan kompensasi dan hak-haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang," ungkapnya.