Selain itu di depan gedung kementerian terdapat pula spanduk besar yang meminta bantuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam spanduk tersebut, para pegawai mengungkapkan bahwa mereka ingin dibebaskan dari menteri yang digambarkan sebagai pemarah dan sering bertindak kasar.
Tuduhan ini mencakup perilaku yang arogan, seperti menampar dan memecat pegawai tanpa alasan yang jelas.
"Pak Presiden, selamatkan kami dari menteri pemarah, suka main tampar, dan main pecat," Keterangan isi dalam spanduk.
BACA JUGA:Viral! Demo ASN di Kemendikti, Sebut Satryo Menteri Dzalim dan Pemarah, Ada Apa?
BACA JUGA:Viral! Kades Kohod Diduga yang Perintahkan Bangun Pagar Laut, Ini Klarifikasinya
Meskipun spanduk tersebut tidak menyebutkan nama secara langsung banyak yang menduga bahwa sindiran ini ditujukan kepada Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Protes ini juga mendapat perhatian luas di media sosial, terutama setelah Kepala Bidang Advokasi Guru Persatuan Guru Republik Indonesia (P2G), Iman Zanatul Haeri, membagikannya melalui akun X (Twitter) @zanatul_91.
Ada kejadian apa pagi ini guys. pic.twitter.com/vkhgXIH5lx
— Iman Zanatul Haeri (@zanatul_91) January 20, 2025
Dalam unggahan X @Mdy_Asmara1701 menggambarkan suasana aksi yang diwarnai dengan nyanyian lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dan berbagai spanduk yang menuntut perubahan.
"Demo ASN Dikti. Oh ini yang ramai tadi soal Menteri arogan dan suka pecat bawahan??," tulisnya di X @Mdy_Asmara1701.
Kecaman tidak hanya tertuju kepada Menteri Satryo, tetapi juga kepada keluarganya yang dianggap terlalu ikut campur dalam pengelolaan kementerian.
Hal ini tercermin dari spanduk lain yang menyatakan, “Kami ASN dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga.”
BACA JUGA:Belum Sempat Jual Hasil Kejahatannya, Jambret Meresahkan 'Digaruk' Tim Macan Linggau
BACA JUGA:Setelah TikTok Hilang, RedNote Datang! Apakah Aman? Pakar Teknologi Ingatkan Ancaman Ini!
Lebih lanjut, aksi protes ini diduga dipicu oleh pemecatan tidak adil yang dialami oleh salah satu pegawai Neni Herlina.
Sebuah pesan yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa pemecatan ini bisa menjadi ancaman bagi pegawai lainnya, mendorong mereka untuk memilih antara melawan atau menunggu giliran mengalami nasib serupa.