bacakoran.co - program (kur) merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga rendah.

meski terlihat terbuka untuk banyak orang, faktanya tidak semua pihak diperbolehkan menerima kur.

masih banyak calon debitur yang mengira kur bisa diajukan oleh siapa saja.

padahal, pemerintah dan bank penyalur telah menetapkan kriteria khusus agar bantuan ini tepat sasaran.

lalu, siapa saja yang tidak boleh menerima kur? simak ulasan lengkapnya berikut ini.

1. orang yang tidak memiliki usaha aktif

kur bukan pinjaman konsumtif, melainkan pembiayaan produktif.

artinya, dana kur hanya diberikan kepada pelaku usaha yang benar-benar menjalankan bisnis.

seseorang yang belum memiliki usaha, masih dalam tahap rencana, atau tidak bisa menunjukkan aktivitas usaha yang jelas tidak memenuhi syarat menerima kur.

bank biasanya mensyaratkan usaha telah berjalan minimal 6 bulan.

2. pekerja dengan gaji tetap (pns, tni, polri, dan pegawai bumn)

secara umum, pegawai bergaji tetap seperti:

- pns

- tni/polri

- pegawai bumn/bumd

tidak diperbolehkan menerima kur atas nama pribadi.

hal ini karena kur ditujukan untuk pelaku usaha mandiri, bukan karyawan tetap.

namun, ada pengecualian jika:

- usaha dijalankan oleh pasangan (suami/istri)

- usaha terpisah secara administratif

- memenuhi ketentuan bank penyalur

3. penerima kredit produktif lain di bank

calon debitur yang masih memiliki pinjaman produktif aktif di bank, seperti kredit modal kerja atau kredit investasi non-kur, umumnya tidak diperbolehkan mengajukan kur.

kur dirancang untuk membantu pelaku usaha yang belum memiliki akses pembiayaan formal.

jika sudah mendapatkan kredit produktif lain, maka dianggap tidak sesuai sasaran kur.

4. debitur dengan riwayat kredit bermasalah

salah satu penyebab utama seseorang tidak boleh menerima kur adalah riwayat kredit buruk.

bank akan memeriksa data pemohon melalui slik ojk.

calon debitur yang memiliki:

- kredit macet

- tunggakan cicilan

- kolektibilitas buruk

akan dinilai berisiko tinggi dan berpotensi besar ditolak.

5. pelaku usaha di sektor yang dilarang

tidak semua jenis usaha dapat dibiayai melalui kur. beberapa sektor usaha yang tidak diperbolehkan menerima kur, antara lain:

- usaha ilegal

- perjudian

- perdagangan barang terlarang

- usaha yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial

bank akan menolak pengajuan jika bidang usaha tidak sesuai regulasi.

6. usaha yang bersifat fiktif atau sulit diverifikasi

calon debitur yang tidak dapat menunjukkan lokasi usaha jelas atau tidak lolos survei lapangan juga termasuk pihak yang tidak berhak menerima kur.

usaha fiktif, berpindah-pindah tanpa kejelasan, atau tidak memiliki aktivitas nyata akan dianggap berisiko tinggi.

7. pernah menerima kur tetapi belum lunas

debitur yang masih memiliki kur aktif dan belum lunas umumnya tidak dapat mengajukan kur baru.

bank akan memastikan bahwa pinjaman sebelumnya diselesaikan terlebih dahulu.

kur bertujuan mendorong pertumbuhan usaha secara bertahap, bukan untuk menumpuk utang.

8. tidak memiliki identitas dan dokumen lengkap

seseorang yang tidak dapat melengkapi dokumen penting seperti:

- ktp

- kartu keluarga

- surat keterangan usaha

akan kesulitan mendapatkan persetujuan kur. dokumen adalah dasar verifikasi bank dalam menilai kelayakan pemohon.

9. usaha tidak layak secara finansial

meski memiliki usaha, jika penghasilan dinilai tidak cukup untuk membayar cicilan, bank dapat menyatakan pemohon tidak layak menerima kur.

kemampuan bayar menjadi faktor penting agar kredit tetap sehat dan tidak berujung gagal bayar.

tidak semua orang bisa menerima kur meski program ini terbuka luas.

pihak yang tidak boleh menerima kur antara lain mereka yang tidak memiliki usaha, pegawai bergaji tetap, memiliki kredit bermasalah, usaha ilegal, hingga debitur yang belum melunasi kur sebelumnya.

dengan memahami kriteria ini, pelaku umkm bisa mempersiapkan diri lebih matang sebelum mengajukan kur dan meningkatkan peluang persetujuan dari bank.