bacakoran.co - pemerintah pusat mulai menggeser fokus dari masa tanggap darurat menuju fase pemulihan besar-besaran pascabencana banjir dan longsor yang melanda aceh, sumatra utara, dan sumatra barat. 

memastikan penerbitan tentang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai dasar hukum percepatan pemulihan di wilayah terdampak. 

wakil menteri sekretaris negara, bambang eko suhariyanto, menyampaikan bahwa aturan tersebut sedang diselesaikan dan ditargetkan diteken pada senin atau selasa, 8–9 desember 2025.

“instruksi itu ditujukan kepada beberapa menteri, kepala lembaga, serta gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar bambang, dikutip dari tempo.co. 

ia menjelaskan bahwa inpres tersebut mencakup perbaikan rumah warga yang rusak serta pembangunan kembali infrastruktur vital. 

aturan itu juga mengatur seperti jalan, jembatan, dan sarana pelayanan masyarakat lainnya.

bambang menegaskan bahwa meskipun inpres akan terbit dalam waktu dekat, masa tanggap darurat masih dapat diperpanjang sesuai kondisi lapangan.

banjir dan longsor yang terjadi sejak 26 november 2025 telah mengakibatkan korban jiwa lebih dari 800 orang.

kerusakan infrastruktur terjadi secara masif dan memutus sejumlah jalur distribusi utama di beberapa kabupaten. 

kondisi tersebut membuat pemulihan memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. 

namun, di tengah kebutuhan besar tersebut, ketua komisi v dpr, lasarus, mengungkapkan adanya kendala anggaran yang dialami sejumlah instansi teknis. 

ia menyebut pemotongan anggaran yang terjadi pada awal 2025 berdampak pada kemampuan kementerian dan lembaga dalam menangani bencana.

“secara verbal saya sudah menyetujui realokasi anggaran antarkedeputian,” kata lasarus.

ia menilai pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian anggaran internal untuk memastikan percepatan pemulihan di sumatra dapat berjalan tanpa hambatan.

dalam kunjungan kerjanya ke kabupaten bireuen, aceh, presiden prabowo subianto mengumumkan penunjukan kepala staf angkatan darat (ksad) jenderal tni maruli simanjuntak.

ia menempatkan maruli sebagai pemimpin satuan tugas (satgas) percepatan perbaikan infrastruktur.

keputusan tersebut disampaikan melalui breaking news metrotvnews.com pada minggu, 7 desember 2025. 

prabowo menilai tni angkatan darat memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak.

“saya tunjuk nanti ksad sebagai satgas percepatan perbaikan jembatan, nanti dibantu pemerintah daerah (pemda),” ujar prabowo. 

ia menambahkan bahwa pasukan zeni, konstruksi, dan teritorial dari tni ad mampu dikerahkan secara cepat dan efektif.

prabowo terlihat memberikan instruksi langsung kepada maruli untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki tni ad guna mendukung proses rehabilitasi.

pada peninjauan pembangunan jembatan bailey di desa teupin manee, prabowo menyampaikan harapannya agar jembatan tersebut dapat difungsikan dalam waktu satu pekan. 

ia menegaskan bahwa jembatan itu merupakan akses logistik penting bagi wilayah terdampak banjir bandang dan longsor. 

setelah jembatan ini selesai, pemerintah menargetkan pembukaan tiga jembatan lainnya yang menghubungkan wilayah menuju bener meriah dan takengon. 

prabowo juga meminta kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat mempercepat perbaikan bendungan-bendungan yang jebol di beberapa lokasi.

prabowo mengapresiasi kerja sama antara pemerintah daerah, tni, polri, dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana. 

ia menilai bahwa sinergi tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan. 

dengan terbitnya inpres dan pembentukan satgas di bawah komando ksad, pemerintah berharap proses rehabilitasi dapat berlangsung lebih terstruktur dan efektif.

langkah-langkah yang diumumkan pemerintah ini menandai komitmen untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah terdampak. 

publik kini menantikan implementasi cepat dari instruksi presiden, efektivitas satgas di lapangan, serta kepastian dukungan anggaran agar pemulihan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.