bacakoran.co - program makan bergizi gratis (mbg) yang digagas pemerintah sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat kini memasuki babak baru.

kepala badan gizi nasional (bgn), dadan hindayana, mengonfirmasi bahwa penyusunan peraturan presiden (perpres) yang mengatur tata kelola pelaksanaan program mbg telah selesai.

pernyataan ini disampaikan langsung oleh dadan usai menghadiri sidang kabinet paripurna di istana kepresidenan jakarta pada senin, 20 oktober 2025.

“sudah beres, tinggal dibagikan,” ujar dadan dengan nada optimis, menandakan bahwa regulasi penting ini siap untuk diterapkan secara nasional.

perpres tersebut menjadi landasan hukum yang akan mengatur seluruh aspek pelaksanaan program mbg, mulai dari distribusi makanan bergizi hingga pengawasan terhadap pelaksana di lapangan.

namun, di balik kabar baik tersebut, dadan juga menyoroti pentingnya penegakan disiplin dalam pelaksanaan program.

ia menegaskan bahwa perpres tata kelola mbg turut memuat ketentuan sanksi bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) yang terbukti melanggar standar operasional prosedur (sop).

meski sanksi administratif sudah diberlakukan sebelumnya, perpres ini memperkuat dasar hukum untuk tindakan tegas, termasuk penghentian operasional bagi sppg yang lalai atau melanggar ketentuan.

langkah ini menjadi krusial mengingat adanya sejumlah kasus keracunan yang terjadi di beberapa wilayah, yang bahkan dikategorikan sebagai kejadian luar biasa.

menanggapi situasi tersebut, bgn telah mengambil tindakan cepat dengan menghentikan sementara operasional 106 sppg.

dari jumlah tersebut, baru 12 unit yang dinyatakan aman dan diizinkan kembali beroperasi setelah melalui evaluasi ketat.

untuk mencegah terulangnya insiden serupa, bgn kini bekerja sama dengan kementerian kesehatan (kemenkes) dalam membangun sistem pemantauan data kesehatan secara real-time.

sistem ini memungkinkan publik untuk mengakses informasi terkini mengenai kasus keracunan yang berkaitan dengan program mbg, mirip dengan sistem pelaporan kasus covid-19 yang pernah diterapkan.

“benar. jadi setiap pagi dari kemenkes kirim ke kita,” jelas dadan, menegaskan komitmen transparansi dalam pelaksanaan program.

meski situs pemantauan tersebut sudah mulai aktif menyiarkan data, dadan belum bisa merinci nama situsnya kepada publik.

namun, ia memastikan bahwa sistem ini akan menjadi alat penting dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap program mbg.

lebih jauh, perpres tata kelola mbg juga merinci peran masing-masing kementerian dalam mendukung program ini.

bgn bertindak sebagai penyelenggara utama dan memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi jika ditemukan pelanggaran atau kendala di lapangan.

kementerian kesehatan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, sementara penyaluran makanan untuk ibu hamil dan menyusui menjadi tanggung jawab kementerian kependudukan dan pembangunan keluarga.

tak hanya itu, kementerian pertanian serta kementerian kelautan dan perikanan juga dilibatkan untuk membina petani, peternak, dan nelayan agar dapat meningkatkan produksi pangan bergizi yang dibutuhkan dalam program mbg.

kolaborasi lintas kementerian ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok pangan nasional dan memastikan keberlanjutan program.

perpres tersebut juga mencakup ketentuan teknis yang sangat penting, seperti standar makanan yang layak disajikan bagi penerima manfaat, aspek sanitasi dan kebersihan, serta mekanisme penanganan korban keracunan.

semua elemen ini dirancang untuk menjamin bahwa program mbg tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi kesehatan masyarakat.

dengan rampungnya perpres tata kelola mbg, pemerintah kini berada di titik krusial untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai harapan.

masyarakat pun menanti, apakah program ini benar-benar mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah gizi di indonesia.