bacakoran.co

PHK Massal di Gedung Putih: 4.000 Pegawai Federal Dipecat, Trump Disebut Sengaja Picu Kekacauan Politik

PHK massal di gedung putih dimana 4.000 pegawai federal dipecat, trump disebut sengaja picu kekacauan politik--

BACAKORAN.CO - Kabar mengejutkan datang dari Washington D.C. Gedung Putih Amerika Serikat (AS) resmi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pegawai federal.

Langkah ini memicu gelombang kontroversi baru di tengah ketegangan politik antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Partai Demokrat yang terus berseteru soal penutupan layanan pemerintah (government shutdown).

Dilansir dari AFP, Sabtu (11/10/2025), Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) yang dipimpin Russell Vought menyebutkan bahwa pemutusan kerja ini “akan sangat besar” namun belum merinci secara pasti departemen mana yang paling terdampak.

Namun, dokumen pengadilan yang terungkap pada Jumat menunjukkan bahwa lebih dari 4.000 pegawai federal telah dipecat, termasuk sekitar 1.000 orang di Departemen Keuangan serta 1.000 pegawai di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS).

BACA JUGA:DPRD Jatim Hasanuddin Gugat Ketua KPK! Ajukan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Kasus Suap Dana Hibah

BACA JUGA:Gak Kapok! Ammar Zoni Kembali Tersandung Kasus Narkoba di Rutan Salemba, Terancam Hukuman Mati

Langkah ini dilakukan di tengah kebuntuan panjang antara Trump dan kubu oposisi Demokrat terkait anggaran pemerintah yang belum disetujui, sehingga membuat banyak layanan publik berhenti total.

Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menegaskan bahwa kebijakan ini bukan tanpa alasan.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai “bentuk tekanan politik” terhadap Partai Demokrat agar menghentikan kebijakan yang dianggapnya menghambat jalannya pemerintahan.

“Jumlah orang yang dipecat akan banyak, dan sebagian besar berasal dari kubu Demokrat karena kami tahu siapa yang memulai semua ini,” ujar Trump lantang.

BACA JUGA:Kejagung Akhirnya Angkat Suara, Ini Sosok Yang Serahkan Uang Pengembalian Kasus Korupsi Laptop?

BACA JUGA:Garis Besar Poin Proposal Gencatan Senjata Gaza Diajukan Trump, Bebaskan Sandera hingga Pemerintahan Transisi

Pernyataan itu sontak menuai kritik keras dari berbagai pihak yang menilai langkah tersebut bukan solusi, melainkan strategi politik yang berisiko tinggi dan bisa memperburuk kondisi layanan publik di AS.

Pihak oposisi, terutama dari Partai Demokrat di Kongres, menilai kebijakan tersebut sebagai tindakan intimidatif yang berlebihan.

PHK Massal di Gedung Putih: 4.000 Pegawai Federal Dipecat, Trump Disebut Sengaja Picu Kekacauan Politik

Melly

Melly


bacakoran.co - kabar mengejutkan datang dari washington d.c. gedung putih amerika serikat (as) resmi melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) massal terhadap ribuan pegawai federal.

langkah ini memicu gelombang kontroversi baru di tengah ketegangan politik antara pemerintahan presiden donald trump dan partai demokrat yang terus berseteru soal penutupan layanan pemerintah (government shutdown).

dilansir dari afp, sabtu (11/10/2025), kantor manajemen dan anggaran (office of management and budget/omb) yang dipimpin russell vought menyebutkan bahwa pemutusan kerja ini “akan sangat besar” namun belum merinci secara pasti departemen mana yang paling terdampak.

namun, dokumen pengadilan yang terungkap pada jumat menunjukkan bahwa lebih dari 4.000 pegawai federal telah dipecat, termasuk sekitar 1.000 orang di departemen keuangan serta 1.000 pegawai di departemen kesehatan dan layanan kemanusiaan (hhs).

langkah ini dilakukan di tengah kebuntuan panjang antara trump dan kubu oposisi demokrat terkait anggaran pemerintah yang belum disetujui, sehingga membuat banyak layanan publik berhenti total.

dalam konferensi pers di gedung putih, trump menegaskan bahwa kebijakan ini bukan tanpa alasan.

ia menyebut langkah tersebut sebagai “bentuk tekanan politik” terhadap partai demokrat agar menghentikan kebijakan yang dianggapnya menghambat jalannya pemerintahan.

“jumlah orang yang dipecat akan banyak, dan sebagian besar berasal dari kubu demokrat karena kami tahu siapa yang memulai semua ini,” ujar trump lantang.

pernyataan itu sontak menuai kritik keras dari berbagai pihak yang menilai langkah tersebut bukan solusi, melainkan strategi politik yang berisiko tinggi dan bisa memperburuk kondisi layanan publik di as.

pihak oposisi, terutama dari partai demokrat di kongres, menilai kebijakan tersebut sebagai tindakan intimidatif yang berlebihan.

pemimpin demokrat di senat, chuck schumer, bahkan menyebut langkah gedung putih ini sebagai “aksi sembrono yang memicu kekacauan nasional.”

“russell vought baru saja memecat ribuan warga amerika hanya lewat sebuah tweet. ini bukan keputusan yang profesional, melainkan keputusan yang disengaja untuk menciptakan kekacauan,” tegas schumer dalam pernyataan resminya.

ia juga menambahkan bahwa tidak ada alasan mendesak bagi pemerintahan trump untuk melaksanakan phk massal tersebut.

“mereka tidak harus melakukannya. mereka memilih untuk melakukannya,” tambahnya dengan nada geram.

kebijakan ini juga mendapat perlawanan dari serikat pekerja federal yang mewakili lebih dari 800.000 pegawai pemerintah.

mereka secara resmi mengajukan permohonan darurat ke pengadilan federal di san francisco untuk menghentikan proses pemecatan tersebut.

sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 16 oktober 2025 guna membahas legalitas tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak pekerja.

sementara itu, juru bicara departemen keuangan as mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mulai mengirimkan surat pemberitahuan phk, sedangkan departemen kesehatan dan layanan kemanusiaan (hhs) menyebut bahwa pemecatan dilakukan terhadap “pegawai non-esensial” sebagai konsekuensi dari kebijakan anggaran yang macet.

langkah gedung putih ini menandai eskalasi baru dalam konflik antara pemerintahan trump dan partai demokrat.

selain menimbulkan keresahan di kalangan pegawai federal, phk massal ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap stabilitas pemerintahan as.

sejumlah analis menilai keputusan trump kali ini merupakan manuver politik berisiko tinggi yang bisa memperlebar jurang perpecahan di washington.

di sisi lain, partai demokrat berjanji akan melawan kebijakan tersebut melalui jalur hukum dan legislatif.

meski begitu, hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa kedua kubu akan mencapai kompromi dalam waktu dekat.

publik pun masih menanti, apakah kebijakan kontroversial ini akan membawa perubahan nyata atau justru memperparah ketegangan di jantung pemerintahan amerika serikat.

Tag
Share