bacakoran.co - kasus ribuan keracunan pelajar akibat konsumsi makan bergizi gratis (mbg) terus menjadi perhatian publik. 

sejumlah daerah bahkan menetapkan status kejadian luar biasa (klb) demi mencegah kasus meluas. 

desakan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, agar pemerintah menghentikan sementara program mbg yang menelan anggaran triliunan rupiah juga belum direspons dengan jelas.

di tengah sorotan tersebut, muncul polemik baru ketika biro pers, media dan informasi (bpmi) sekretariat presiden mencabut id liputan milik jurnalis cnn indonesia diana valencia. 

pencabutan kartu pers istana itu dilakukan usai diana melontarkan pertanyaan soal mbg kepada presiden prabowo subianto sepulang lawatan luar negeri, sabtu (27/9).

pemimpin redaksi cnn indonesia, titin rosmasari, membenarkan bahwa seorang staf bpmi mengambil langsung kartu identitas pers istana diana ke kantor cnn indonesia di jalan kapten p. tendean, jakarta.

"benar telah terjadi pencabutan id pers istana atas nama diana valencia, 27 september 2025, tepatnya pukul 19.15 seorang petugas bpmi mengambil id pers diana di kantor cnn indonesia," kata titin dalam keterangan tertulis, dikutip

menurut titin, pertanyaan yang dilontarkan diana ke presiden prabowo sangat kontekstual dan penting. 

pelaksanaan program makan bergizi gratis (mbg) memang tengah disorot publik, khususnya setelah banyaknya kasus keracunan di sekolah.

kritik dari organisasi pers

tindakan bpmi sekretariat presiden mencabut kartu jurnalis cnn indonesia menuai kritik keras dari berbagai organisasi pers.

dewan pers mengingatkan agar istana tetap menjunjung tinggi kemerdekaan pers.

"biro pers istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan id card wartawan cnn indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan istana," ujar ketua dewan pers, komaruddin hidayat.

ikatan jurnalis televisi indonesia (ijti) juga menyatakan keprihatinannya. menurut ijti, pertanyaan diana valencia terkait mbg masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi kepentingan publik.

"ijti menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi," kata ketua umum ijti, herik kurniawan.

persatuan wartawan indonesia (pwi) pusat menilai langkah bpmi sekretariat presiden berpotensi menghambat kemerdekaan pers. 

sementara itu, forum pemred mendorong istana untuk memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan polemik berlarut.

aliansi jurnalis independen (aji) jakarta dan lembaga bantuan hukum (lbh) pers juga mengecam.

"mendesak biro pers, media, dan informasi sekretariat presiden meminta maaf dan mengembalikan id pers istana milik jurnalis cnn indonesia," kata ketua aji jakarta, irsyan hasyim.

direktur lbh pers, mustafa layong, menegaskan: "segala bentuk kekerasan atau penghambatan terhadap jurnalis adalah pelanggaran hukum dan demokrasi."

respons istana

menteri sekretaris negara, prasetyo hadi, memastikan pemerintah akan mencari solusi terbaik terkait pencabutan akses liputan jurnalis cnn indonesia.

"ya kita cari jalan keluar terbaik lah," ujarnya kepada wartawan.

ia menambahkan, bpmi sudah diminta untuk berkomunikasi langsung dengan cnn indonesia. pertemuan antara kedua belah pihak dijadwalkan berlangsung senin (29/9).

"jadi besok, kami sudah menyampaikan kepada biro pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. kita bangun komunikasi bersama lah," pungkasnya.

dampak kasus mbg dan kebebasan pers

polemik ini memperlihatkan dua isu besar yang saling terkait program makan bergizi gratis (mbg) yang memicu kritik publik, serta polemik kebebasan pers di lingkungan istana. 

kasus keracunan pelajar menuntut evaluasi serius, sementara pencabutan kartu pers jurnalis cnn indonesia menimbulkan kekhawatiran soal penghalangan kerja jurnalistik.

ke depan publik menantikan langkah konkret pemerintah dalam merespons masalah mbg sekaligus menjamin tidak ada penghalangan bagi jurnalis yang menjalankan tugasnya.