bacakoran.co -  yang menjadi andalan presiden prabowo subianto kembali menuai sorotan.

realisasi serapan anggarannya berjalan lambat, sementara kasus keracunan siswa penerima mbg terus bermunculan di sejumlah daerah.

menteri keuangan bahkan mengancam akan mengalihkan anggaran mbg yang tidak terserap ke program bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kilogram untuk masyarakat miskin.

“kalau ditemukan masih nganggur, kita bantu secepatnya supaya terpakai. tapi kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. kan begitu, fair kan. karena daripada nganggur duitnya, saya juga harus bayar bunga. jadi saya alihkan ke tempat lain yang lebih siap,” kata purbaya di kompleks istana kepresidenan, jumat (19/9), dikutip dari cnn indonesia.

hingga awal september 2025, penyerapan anggaran mbg baru mencapai rp13,2 triliun dengan penerima manfaat sekitar 22 juta orang.

angka tersebut hanya 18,6 persen dari total pagu rp71 triliun, jauh dari target yang diharapkan pemerintah.

purbaya menegaskan, setiap rupiah anggaran harus memberi dampak langsung pada masyarakat dan perekonomian.

karena itu, jika penyaluran mbg terus tersendat, sebagian dana akan dialihkan ke bansos beras yang dinilai lebih siap dan langsung menyentuh kelompok miskin.

dpr desak pengelolaan mbg diserahkan ke sekolah

di sisi lain, masalah keamanan pangan dalam program mbg makin jadi perhatian publik.

wakil ketua komisi ix dpr, , mendesak agar pelaksanaan mbg diserahkan langsung kepada pihak sekolah.

“mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif agar mbg dikelola sekolah bersama komite sekolah,” ujar yahya kepada wartawan, senin (22/9), dikutip dari tempo.co.

menurutnya, sekolah lebih memahami kebutuhan dan selera siswa, sehingga makanan yang disajikan bisa lebih higienis, segar, dan sesuai.

“akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” imbuh yahya.

sejak januari hingga september 2025, tercatat 5.626 kasus keracunan akibat mbg di 17 provinsi.

kasus terbaru terjadi di kabupaten banggai kepulauan, sulawesi tengah, di mana 230 siswa mengalami mual dan muntah usai menyantap menu mbg.

politikus partai golkar itu juga menyoroti rendahnya serapan anggaran.

meski pemerintah mengklaim mbg telah berjalan di 38 provinsi dengan 22 juta penerima manfaat, angka serapan yang hanya 18,6 persen dinilai mencerminkan buruknya tata kelola di lapangan.

dpr pun mendesak pemerintah memperbaiki mekanisme pelaporan, membuka kanal pengaduan publik, dan memastikan akuntabilitas belanja negara.

tujuannya agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi.

bgn bentuk tim investigasi keracunan

menanggapi desakan dpr dan kritik publik, badan gizi nasional (bgn) menyatakan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh.

wakil kepala bgn, nanik s. deyang, menyebut lembaganya tengah membentuk tim investigasi keracunan yang melibatkan ahli kimia untuk menelusuri penyebab kasus-kasus keracunan massal.

“kami rapat untuk membuat tim investigasi ini. jadi kami enggak omon-omon. saya akan membuat tim investigasi keracunan yang dipimpin oleh ahli kimia dan kita akan langsung turun,” ujar nanik, minggu (21/9), dikutip dari kompas.com.

selain membentuk tim khusus, bgn juga berencana membuka hotline pengaduan yang dapat diakses masyarakat jika menemukan kasus keracunan terkait program mbg.

“kami akan bikin hotline untuk orang mengadu kalau ada keracunan,” tegas nanik.

kasus keracunan terbaru memang menjadi perhatian serius.

di garut, jawa barat, 569 siswa dilaporkan mengalami muntah, mual, dan diare usai mengonsumsi makanan mbg.

sementara di banggai kepulauan, sulawesi tengah, 230 siswa mengalami gejala serupa, dengan 44 di antaranya harus dirawat di rumah sakit trikora salakan.

langkah investigasi ini disebut penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program mbg.

sebab, program ini sejatinya merupakan janji kampanye utama presiden prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

namun, tanpa pengelolaan yang transparan dan efektif, program mulia ini bisa berubah menjadi bumerang.

publik kini menunggu, apakah perbaikan mekanisme yang dijanjikan dpr dan bgn benar-benar terlaksana, atau sebagian dari rp71 triliun anggaran mbg akan dialihkan ke program bansos beras.