Prabowo Fokus pada Deregulasi dan Iklim Usaha, Sri Mulyani Ungkap Strategi APBN 2026

Prabowo fokus pada deregulasi dan iklim usaha, sri mulyani ungkap strategi APBN 2026--
BACAKORAN.CO - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 22 Juli 2025.
Rapat tersebut membahas secara intensif perkembangan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang saat ini tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan strategis yang mencakup reformasi penerimaan negara, pengendalian defisit, dan efisiensi belanja negara.
Menurutnya, belanja negara akan diarahkan pada program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan.
BACA JUGA:APBD Terancam Terkuras, Pemda Bakal Ikut Tanggung Pensiun PNS, Ini Penjelasan Sri Mulyani!
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai,” ujar Sri Mulyani.
Presiden juga menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran dalam batas sehat, agar kepercayaan pasar tetap terjaga dan APBN dapat berfungsi sebagai instrumen counter-cyclical untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Selain aspek fiskal, Prabowo menyoroti pentingnya deregulasi sebagai strategi memperkuat daya saing nasional dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Ia meminta agar regulasi yang menghambat investasi dan ekspansi usaha segera disederhanakan.
BACA JUGA:Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Jokowi Dicecar 45 Pertanyaan Selama 3 Jam, Apa Saja?
BACA JUGA:Kerjanya di Pengadilan Agama, Hobinya Nyabu dan Judi Online, 'Habis Modal' Motor Kawan Digadaikan
“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN,” jelas Sri Mulyani.
Langkah ini diharapkan dapat mempermudah dunia usaha, mempercepat arus investasi, dan memperkuat tata kelola lembaga seperti Danantara, yang berperan dalam pengelolaan aset negara dan investasi strategis.