bacakoran.co - ketegangan memuncak di desa hulubanteng, kecamatan pabuaran, kabupaten cirebon, jawa barat, saat ratusan warga menduduki pada rabu, 16 juli 2025.

aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap kepala desa yang dianggap gagal mengelola  dan menelantarkan program bantuan langsung tunai (blt) serta pembangunan lainnya.

warga yang geram memasang spanduk besar berisi teguran dari bupati cirebon dan janji kampanye yang tak kunjung ditepati.

bahkan, mereka membakar ban di depan pintu utama sebagai simbol protes keras terhadap stagnasi pembangunan dan macetnya.

pencairan  sejak tahun 2024.

menurut koordinator aksi, eka andri, ini bukan kali pertama warga menyuarakan tuntutan.

“kami sudah lapor ke dpmd, ke bupati, bahkan sudah ada surat teguran 1, 2, dan 3. tapi tetap tidak ada perbaikan,” tegasnya.

melansir dari video youtube tvonenews, masalah utama yang memicu kemarahan warga adalah blokir dana desa selama dua tahun terakhir, yang berdampak langsung pada terhentinya berbagai program vital.

aksi protes yang mengguncang desa

warga yang tergabung dalam aksi membawa spanduk berisi surat teguran dari bupati cirebon dan janji kampanye kepala desa yang dinilai tidak ditepati.

mereka juga membakar ban di depan gerbang kantor desa sebagai simbol kemarahan.

koordinator aksi, kartika eka andriyuda, menyampaikan delapan tuntutan, termasuk pencopotan kepala desa dan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa.

dana desa diblokir, program mandek

salah satu akar masalah adalah tidak cairnya dana desa sejak tahun 2024 hingga pertengahan 2025.

hal ini disebabkan oleh belum selesainya laporan pertanggungjawaban dan pemberkasan administrasi sejak tahun 2022.

akibatnya, berbagai program nasional seperti blt, perbaikan jalan usaha tani (jut), dan ketahanan pangan tidak berjalan.

warga merasa terabaikan

dukim (67), warga lanjut usia yang sehari-hari menarik becak, mengaku sudah dua tahun tidak menerima blt.

padahal sebelumnya, bantuan tersebut sangat membantu kehidupannya.

ia menyayangkan tidak adanya penjelasan dari pihak desa dan berharap bantuan bisa kembali diberikan.

kinerja pemerintahan desa disorot

selain masalah dana, warga juga menyoroti buruknya tata kelola pemerintahan desa.

evaluasi perangkat desa menunjukkan hanya lima dari sebelas orang yang hadir, dan beberapa perangkat tidak berdomisili di desa.

bahkan, dalam empat tahun terakhir, sudah terjadi pergantian empat sekretaris desa, menandakan ketidakstabilan birokrasi.

dampak langsung ke sektor pertanian

sodetan air oleh oknum perangkat desa menyebabkan aliran irigasi ke sawah warga terputus.

hal ini berdampak langsung pada sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

warga menilai bahwa lambannya tindakan dari pemerintah kabupaten cirebon memperparah kondisi pelayanan publik dan pembangunan.

tuntutan warga: copot kepala desa

masyarakat mendesak bupati cirebon untuk segera mengambil langkah tegas berupa pemberhentian sementara atau permanen terhadap kepala desa.

mereka berharap aksi ini menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola pemerintahan desa dan pemulihan kepercayaan publik.

ketika suara rakyat bergema di balai desa, itu bukan sekadar protes itu adalah panggilan untuk perubahan.

desa hulubanteng telah menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif terhadap kebijakan yang merugikan.

kini, bola ada di tangan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti tuntutan warga dan memastikan bahwa dana desa benar-benar kembali ke pangkuan rakyat.

dengan kejadian ini, semoga desa-desa lain di indonesia bisa belajar bahwa pengawasan publik adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

karena pada akhirnya, desa yang kuat adalah desa yang dipimpin dengan hati, bukan hanya jabatan.