bacakoran.co -- ratusan non aparatur sipil negara (asn) yang telah terdata dalam database tenaga non - asn pemerintah atau di lingkungan pemerintah kota (pemkot) prabumulih bakal.  

langkah ini diambil setelah mereka tidak lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap ii.

pemerintah kota prabumulih sendiri mengaku terpaksa merumahkan mereka karena sesuai dengan aturan pemerintah pusat yang jika dilanggar akan berdampak pidana.

diketahui tenaga honorer tersebut merupakan pegawai harian lepas (phl) dan tenaga kerja sukarela (tks) yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri di beberapa intansi jajaran pemerintah kota prabumulih. 

setidaknya saat ini masih ada 154 honorer r3 yang gagal pada seleksi pppk tahap ii beberapa waktu lalu. senin pagi 7 juli 2025, ratusan honorer itu mengadukan nasibnya ke dprd kota prabumulih. mereka berharap para wakil rakyat dapat memperjuangan nasib mereka.

“kami sudah berusaha maksimal mengikuti seleksi pppk, tetapi hasilnya tidak memuaskan. banyak dari kami yang tidak lulus tanpa alasan yang jelas,” ujar salah satu honorer r3 saat menyampaikan aspirasinya ke dprd kota prabumulih.

seorang tenaga honorer lainnya, tobri mengaku sudah mengabdi selama 16 tahun lebih sebagai tenaga administrasi di sd negeri 61 prabumulih. namun saat seleksi dia dinyatakan tidak lulus pppk.

"sekarang kami terkatung-katung, karena sk kami juga sudah habis di bulan juni 2025," ucapnya seraya mengaku bingung bagaimana menafkahi keluarganya jika benar-benar di rumahkan.

dia berharap pemerintah tidak merumahkan mereka serta memberi solusi lain seperti menjadi honorer paruh waktu."nama kami sudah lama masuk database, tapi kalah dengan honorer yang baru 2 tahunan mengabdi,"katanya.

tobri dan tenaga honorer lainnya berharap, agar kuota yang belum terisi yang jumlahnya 267 orang dapat diisi oleh 154 honorer yang tak lulus pppk tahap ii.

sementara itu, wali kota prabumulih h arlan didampingi wakil wali kota franky nasril skom mm dan ketua dprd, deni victoria sh msi mengatakan bahwa pegawai yang datang ramai-ramai ke dprd, merupakan pegawai yang belum lulus pppk.

arlan mengatakan jika kelak ada penerimaan kembali, maka 154 tenaga honorer yang tidak lulus akan diprioritaskan.

"kita tidak akan menerima yang lain, tapi kita akan memprioritaskan yang belum lulus tadi. tapi untuk sementara, aturan dari pusat dirumahkan dulu, ini aturan pemerintah pusat, kalau dilanggar, maka bisa berujung pidana,"katanya. 

kapan tenaga honorer tersebut akan di rumahkan? "mungkin mulai berlaku di bulan juli ini," katanya.