bacakoran.co - natalius pigai selaku menteri hak asasi manusia (ham) menyampaikan pendapatnya dalam konferensi pers di gedung kementerian ham, kamis (3/7/2025).

natalius pigai menilai jika banyak hal yang tidak update dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang ham, sehingga harus dilakukan revisi.

"terkait dengan revisi undang-undang 39 tahun 1999. mengapa harus revisi? karena memang sudah 24 tahun. karena itu banyak hal yang tidak up to date dengan perkembangan hak asasi manusia, baik yang berkembang di seluruh dunia maupun juga di indonesia," ungkapnya, dikutip bacakoran.co dari kompastv, kamis (3/7/2025).

rencana revisi ini baginya adalah bagian dari langkah penguatan instrumen ham yang sejalan dengan visi “indonesia emas 2045” di bawah kepemimpinan presiden prabowo subianto.

"salah satu fondasi yang harus diperkuat adalah bidang hak asasi manusia. maka tentu instrumen-instrumen ham harus diperkuat, direvitalisasi,” ucapnya.

pelaku atau aktor kasus korupsi dan melanggar ham ini tidak hanya datang dari negara (state actors), tapi juga dari kalangan non-negara seperti korporasi maupun individu.

"selama ini pelaku pelanggaran ham adalah negara. tapi sekarang mengalami pergeseran ke non-state actors dan individual,” jelasnya.

“di indonesia, isu bisnis dan ham baru masuk ke dalam perpres. sementara pelaku bisnis belum diatur dalam uu ham,” sambungnya.

pigai juga menyebutkan bahwa kementerian ham saat ini telah menyusun draf awal revisi uu ham dan sudah mencapai sekitar 60 persen.

disisi lain, daftar inventarisasi masalah (dim) dan naskah akademik juga telah disiapkan.

“kami tidak ingin buru-buru menyelesaikan 70 atau 80 persen karena kami ingin 40 persen sisanya dibuka untuk uji publik,” kata dia.