bacakoran.co - gubernur jawa barat, , kembali membuat gebrakan dalam dunia pendidikan dengan kebijakan penghapusan pekerjaan rumah (pr) bagi siswa.
langkah ini memicu perdebatan di kalangan pendidik, orang tua, dan pakar .
apakah ini benar-benar solusi untuk meningkatkan efektivitas belajar, atau justru menciptakan tantangan baru dalam sistem pendidikan kita?
dalam kebijakan yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026, seluruh tugas harus diselesaikan di lingkungan sekolah, sehingga siswa tidak lagi terbebani pekerjaan akademik di rumah.
dedi mulyadi berpendapat bahwa pr sering kali dikerjakan oleh orang tua, sehingga tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa.
selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak waktu bagi anak-anak untuk beristirahat, mengembangkan kreativitas, serta memperkuat hubungan keluarga.
namun, kebijakan ini juga menuai kritik.
beberapa pihak menilai bahwa pr memiliki peran penting dalam membangun disiplin belajar dan memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan di sekolah.
tanpa pr, apakah siswa tetap bisa mengembangkan kebiasaan belajar mandiri?
alasan penghapusan pr
dedi mulyadi berpendapat bahwa pr sering kali tidak efektif, karena banyak siswa yang justru meminta bantuan orang tua atau bahkan pihak lain untuk menyelesaikannya.
selain itu, ia ingin agar anak-anak memiliki waktu lebih banyak untuk beristirahat, mengembangkan kreativitas, serta berinteraksi dengan keluarga.
dengan kebijakan ini, seluruh tugas sekolah harus diselesaikan di dalam lingkungan sekolah, sehingga siswa tidak lagi terbebani saat berada di rumah.
dampak positif kebijakan ini
1. mengurangi stres akademik
banyak siswa mengalami tekanan akibat pr yang menumpuk.
dengan kebijakan ini, mereka bisa lebih rileks dan fokus pada pengembangan diri.
2. meningkatkan kesehatan mental
psikolog menilai bahwa kebijakan ini dapat membantu menjaga kesehatan mental anak, karena mereka tidak lagi terbebani tugas sekolah saat di rumah.
3. mendorong kegiatan produktif
anak-anak bisa menggunakan waktu luang untuk membantu orang tua, berolahraga, membaca, atau mengembangkan keterampilan lain.
potensi masalah yang muncul
1. kurangnya penguatan materi
tanpa pr, siswa mungkin kesulitan mengingat kembali pelajaran yang telah diberikan di sekolah.
2. manajemen waktu yang buruk
jika tidak diarahkan dengan baik, waktu luang bisa digunakan untuk hal yang kurang produktif, seperti bermain gadget secara berlebihan.
3. hak guru yang terbatas
beberapa pihak, termasuk pemerhati pendidikan, mengkritik kebijakan ini karena dianggap merenggut hak guru dalam memberikan tugas kepada siswa.
kebijakan penghapusan pr oleh dedi mulyadi memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri.
di satu sisi, kebijakan ini dapat membantu siswa lebih rileks dan mengurangi tekanan akademik.
namun, di sisi lain, perlu ada strategi yang jelas agar siswa tetap bisa memahami materi dengan baik tanpa pr.
apakah kebijakan ini akan berhasil atau justru menimbulkan masalah baru?
waktu yang akan menjawab.