bacakoran.co – para bakal bernasib ambyar, uang saku rapat dan pulsa bulanan bakal dihapus oleh pemerintah mulai 2026.
artinya, para pns siap-siap kehilangan dua ‘bonus manja’ yang selama ini dinikmati.
keputusan ini resmi masuk dalam peraturan (pmk) nomor 32 tahun 2025, sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran negara yang sedang digencarkan oleh kementerian keuangan di era kepemimpinan presiden prabowo.
“langkah ini merupakan bagian dari transformasi belanja negara yang lebih tepat guna dan efisien,” tegas lisbon sirait, direktur sistem penganggaran dja.
apa saja yang bakal dihapus atau dipangkas?
uang pulsa
kompensasi pulsa yang dulu jadi andalan saat pandemi karena maraknya rapat daring, tak lagi dianggap relevan.
pemerintah menyatakan menilai uang pulsa tepat untuk dihapuskan.
uang saku rapat fullday
tahun 2025 lalu, uang saku untuk rapat halfday sudah lebih dulu disuntik mati.
tahun 2026 giliran rapat fullday yang dicoret dari daftar ‘cuan harian’ pns.
kecuali rapat yang menginap alias fullboard, tak akan ada lagi jatah rp 130 ribu per orang per hari.
“fokus pemerintah adalah pada efisiensi belanja barang, termasuk rapat,” tegas lisbon.
honorium pengelola keuangan
total pemangkasan mencapai rp 300 miliar atau setara dengan potongan sebesar 38 persen dari alokasi tahun sebelumnya.
atas aturan ini, para pengelola anggaran di k/l, siap-siap untuk kencangkan ikat pinggang.
mahasiswa magang dapat uang harian, tapi...
untuk magang di instansi pemerintah, ditetapkan uang saku sebesar rp 57 ribu per hari.
tapi jangan senang dulu--semuanya tergantung ketersediaan anggaran k/l masing-masing.
efek domino: dunia perhotelan bisa ambruk?
dengan semakin berkurangnya rapat-rapat instansi di hotel, sektor perhotelan diprediksi kena imbas langsung.
namun kemenkeu menegaskan jika kegiatan kementerian bisa dialihkan ke kantor atau daring untuk menekan beban anggaran.
“tidak semua tugas negara harus dilakukan di hotel atau luar kota. rapat daring pun bisa efektif tanpa mengorbankan hasil,” ungkap lisbon.
insentif ekonomi sedang disiapkan
meski tak merinci, pemerintah menyebut sudah menyiapkan jurus kompensasi agar efek negatif dari kebijakan ini bisa diredam.
termasuk upaya menjaga ritme perekonomian yang berpotensi terganggu akibat pengetatan belanja negara.
