bacakoran.co - menteri keuangan indrawati baru saja menetapkan standar biaya perjalanan dinas (perdin) aparatur sipil negara (asn) untuk tahun 2026.

yang mencakup tarif penginapan hotel dengan angka maksimal yang mengundang kontroversi: rp 9,3 juta per malam.

kebijakan ini, yang diatur dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 32 tahun 2025 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2026, langsung memicu reaksi keras dari netizen di media sosial.

banyak yang mengkritik kebijakan ini di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.

berdasarkan pmk nomor 32 tahun 2025, menetapkan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk asn dengan kisaran yang bervariasi berdasarkan jabatan dan lokasi.

tarif tertinggi mencapai rp 9,33 juta per malam untuk pejabat negara dan pejabat eselon i di dki jakarta.

sementara itu, untuk jabatan yang lebih rendah seperti eselon iv dan golongan iii-i, tarifnya adalah rp 730.000 per malam di jakarta. 

di sisi lain, provinsi dengan tarif terendah adalah bengkulu, dengan biaya penginapan sebesar rp 2,14 juta per malam untuk pejabat negara/eselon i, dan rp 692.000 per malam untuk eselon iv/golongan iii-i.

dalam aturan tersebut, biaya ini bersifat batas maksimal, yang berarti tidak boleh dilampaui oleh asn saat melakukan perjalanan dinas.

kebijakan ini menunjukkan kenaikan dibandingkan standar sebelumnya pada 2025, yang diatur dalam pmk nomor 39 tahun 2024, dengan tarif maksimal rp 8,72 juta per malam untuk pejabat tinggi di jakarta.

kenaikan ini menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan tersebut menuai sorotan tajam dari masyarakat.

konteks dan perbandingan tarif hotel

untuk memberikan gambaran, rata-rata tarif hotel bintang 5 di jakarta, seperti the ritz-carlton atau kempinski, berkisar antara rp 3 juta hingga rp 5 juta per malam, dengan suite eksklusif di kawasan jakarta selatan maksimal rp 7 juta per malam.

sementara itu, tarif rata-rata hotel bintang 5 di jakarta adalah rp 2,4 juta per malam, jauh di bawah angka maksimal yang ditetapkan untuk asn. 

sebagai perbandingan, pegawai pemerintah inggris yang bertugas di jakarta memiliki allowance hotel yang lebih rendah, dengan batas sekitar rp 4,5 juta per malam (berdasarkan kurs 1 gbp = rp 20.000 pada juni 2025).

hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa anggaran untuk asn indonesia justru lebih tinggi dibandingkan standar internasional.

direktur sistem penganggaran direktorat jenderal anggaran kementerian keuangan, lisbon sirait, menjelaskan bahwa standar biaya ini didasarkan pada hasil survei harga rata-rata layanan hotel di masing-masing provinsi.

namun, penjelasan ini tidak cukup meredam kritik publik.

@najaejaee14: "9,3jt permalam??? umr paling tinggi di indonesia aja engga sampai 9,3jt/bulan. duit pajak terus aja di hambur2kan, hasil kerja kuga kaga beres. benerin dah dulu investasi luar biar masuk sini. supaya umr disini minimal seharga kamar hotel permalam asn."

@jeremyahrome: "padahal , tarif 400 ribu semalam juga memadai , apalagi buat pejabat otak kosong garong apbn apbd"

@romario_aja: "indonesia adl negara yg sangat menjunjung tinggi kesejahteraan pejabat2 dan asn nya. rakyat miskin dan lansia terlantar sdh lama dilupakan oleh pejabat2 rakus di seputaran jalan medan merdeka jakarta."

@sebutsajakucing: "orang yang sama tapi beda tahun. 2023 sri mulyani protes ke bank dunia 40 persen wni miskin pake garis kemiskinan usd 3,2 ppp. sekarang bukannya berkurang malah naik jadi 60,3% or 172 juta wni kita miskin.. lu masih diem dengan ulah pemerintah?????"

@adypiliang: "semakin membara asn... yg kerja jam 8 pagi belum ada di kursi, jam 5 sore lampu sdh dimatikan sekarang nginap semalam jatah rp 9,3 jt ini sama dengan banyak upah karyawan yg cuma 2 atau 3 mungkin 4 bulan kerja.. tanya saja klu tdk percaya upah karyawan kafe, resto dll...atau umk"

@bambang314: "lebih besar dari allowance hotel untuk pegawai pemerintah inggris di jakarta (indonesia)"

@ketctard: "fun fact, yang dapet tarif segitu paling cuma eselon 1 dan pejabat setara menteri kl kelas umbi tetep di 400an ribu itupun bedua biar bisa dapet lebihan 30%"

berdasarkan data dari world bank yang dirilis pada april 2025, sebanyak 60,3% atau 171,8 juta penduduk indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dengan standar us$6,85 ppp per hari (setara rp 41.000 per hari berdasarkan nilai ppp 2024, di mana us$1 ppp = rp 5.993,03).

sementara itu, badan pusat statistik (bps) melaporkan tingkat kemiskinan nasional pada september 2024 hanya 8,57% atau 24,06 juta orang, menggunakan garis kemiskinan nasional yang lebih rendah.