bacakoran.co - pemerintah melalui kementerian sosial () kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan kedua kepada 16,5 juta keluarga penerima manfaat (kpm).

ini dilakukan dengan menggunakan data terbaru yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

menteri sosial saifullah yusuf (gus ipul) mengungkapkan bahwa kali ini disalurkan melalui bank himbara dan pt pos indonesia. 

"insyaallah, mulai hari ini sebanyak 16.500.000 kpm , dengan total nilai sekitar rp 10 triliun," ujar gus ipul dalam konferensi pers di kantor kemensos, jakarta pusat, rabu (28/5/2025).

menariknya, penyaluran bansos kali ini tidak lagi menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (dtks).

sebagai gantinya, pemerintah mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional (dtsen) yang telah dikelola oleh badan pusat statistik (bps) dan divalidasi oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp).

"data ini telah melalui koordinasi dan validasi ketat, sehingga lebih akurat dalam menentukan penerima manfaat," jelas gus ipul.

kemensos memastikan bahwa pemutakhiran data penerima bansos tidak akan berhenti.

pemerintah membuka jalur formal dan partisipatif agar masyarakat bisa ikut serta dalam pembaruan data.

"jika pemutakhiran dilakukan secara rutin dan masyarakat terlibat aktif, maka ke depan data akan semakin akurat dan program bansos bisa lebih tepat sasaran," tambah gus ipul.

kemensos menargetkan lebih dari 20 juta penerima manfaat untuk bansos tahun ini.

namun, 4 juta penerima lainnya masih dalam proses verifikasi sebelum bantuan disalurkan secara bertahap.

"kami mengalihkan bansos kepada mereka yang lebih berhak menerima. penyaluran akan dilakukan bertahap hingga seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya," terang gus ipul.

kepala bps amalia adininggar widyasanti menjelaskan bahwa dtsen merupakan hasil integrasi dari berbagai pusat data, termasuk dtks, registrasi sosial ekonomi (regsosek), dan penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (p3ke).

"pada 3 februari lalu, kami berhasil mengintegrasikan beberapa sumber data utama, sehingga penerima manfaat bisa lebih tepat sasaran," tutur amalia.

pemutakhiran data dilakukan dengan berbagai metode, termasuk ground check dan survei lapangan oleh bps.

selain itu, data administrasi juga direkonsiliasi dengan dukcapil untuk memastikan keakuratan nik individu.

"kami melakukan rekonsiliasi dengan dukcapil agar bisa mengidentifikasi nik individu secara akurat, sehingga meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bansos," tambah amalia.

penyaluran bansos rp 10 triliun kepada 16,5 juta keluarga menjadi langkah nyata pemerintah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

dengan sistem dtsen yang lebih akurat, diharapkan bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi penerima manfaat.

pemerintah terus melakukan pemutakhiran data dan validasi penerima, sehingga program bansos semakin transparan dan efektif.

bagaimana kelanjutan program ini? pantau terus informasi terbaru dari kemensos dan bps!