bacakoran.co -  adalah hak dasar setiap warga negara.

dalam putusan terbaru, mahkamah konstitusi (mk) menetapkan bahwa pendidikan dasar selama sembilan tahun, baik di  negeri maupun swasta, harus diberikan secara gratis.

kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak indonesia.

mulai tahun ini, dan smp swasta diwajibkan memberikan pendidikan gratis kepada siswa sebuah kebijakan yang mengejutkan banyak pihak dan langsung jadi perbincangan hangat.

tapi tunggu dulu, ternyata ada pengecualian penting, terutama bagi sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum khusus.

apa saja sekolah yang termasuk dalam pengecualian ini?

bagaimana nasib sekolah swasta berbasis agama atau yang berstandar internasional?

dan apa sebenarnya tujuan utama dari kebijakan ini?

pendidikan dasar gratis untuk semua

putusan ini merupakan hasil dari uji materi terhadap pasal 34 ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (uu sisdiknas). 

mk menilai bahwa frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" yang selama ini hanya berlaku untuk sekolah negeri menimbulkan kesenjangan. 

banyak siswa terpaksa bersekolah di sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung di sekolah negeri, sehingga harus menanggung biaya pendidikan yang lebih tinggi.  

sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri jenjang sd hanya mampu menampung 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa. 

untuk jenjang smp, sekolah negeri menampung 245.977 siswa, sedangkan sekolah swasta menampung 104.525 siswa.  

mengapa sd & smp swasta harus gratis?

keputusan mk ini didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan pendidikan.

selama ini, banyak siswa yang tidak dapat bersekolah di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung, sehingga mereka harus beralih ke sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi.

dengan kebijakan ini, pemerintah diwajibkan untuk menanggung biaya pendidikan dasar di sekolah swasta, sehingga tidak ada lagi hambatan ekonomi bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

pengecualian untuk sekolah dengan kurikulum khusus

meskipun kebijakan ini berlaku untuk semua sekolah dasar dan menengah pertama, mk memberikan pengecualian bagi sekolah swasta yang menerapkan kurikulum khusus, seperti kurikulum internasional atau berbasis keagamaan.

sekolah-sekolah ini sering kali memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi dan biaya operasional yang lebih besar, sehingga tetap diperbolehkan untuk memungut biaya dari peserta didik.

menurut mk, peserta didik yang memilih sekolah dengan kurikulum khusus biasanya sudah memahami konsekuensi biaya yang lebih tinggi sebagai bagian dari pilihan mereka.

oleh karena itu, pemerintah akan lebih memprioritaskan anggaran pendidikan untuk sekolah negeri dan swasta yang tidak memiliki kurikulum khusus.

dampak kebijakan ini bagi pendidikan di indonesia

kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan mengurangi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta.

dengan adanya pendidikan gratis di sekolah swasta, lebih banyak anak-anak indonesia dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbebani oleh biaya sekolah.

namun, tantangan tetap ada.

pemerintah harus memastikan bahwa anggaran pendidikan mencukupi untuk mendukung kebijakan ini tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.

selain itu, mekanisme seleksi bagi sekolah swasta yang berhak menerima bantuan pendidikan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

keputusan mk untuk menggratiskan pendidikan dasar di sekolah swasta adalah langkah besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak indonesia.

namun, pengecualian bagi sekolah dengan kurikulum khusus menunjukkan bahwa kebijakan ini tetap mempertimbangkan keberagaman sistem pendidikan di indonesia.

dengan implementasi yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi solusi bagi pemerataan pendidikan yang lebih baik di masa depan.