bacakoran.co - usulan mengejutkan datang dari komisi pemberantasan korupsi ().

dalam sebuah webinar yang disiarkan melalui kanal youtube kpk pada kamis, (15/5/2025), wakil ketua kpk fitroh rohcahyanto mengusulkan agar partai diberikan dana besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). 

diketahui bahwa hal ini bertujuan untuk mencegah yang sering terjadi akibat mahalnya biaya politik di indonesia.

fitroh menilai bahwa salah satu akar utama korupsi adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pejabat politik untuk mendapatkan kursi kekuasaan. 

akibatnya, banyak dari mereka mengandalkan dukungan pemodal sebagai “investor politik” yang nantinya akan meminta balas jasa dalam bentuk proyek-proyek daerah. 

“yang sering terjadi di kasus korupsi, timbal baliknya ketika menduduki jabatan tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk menjadi pelaksana kegiatan proyek-proyek di daerah,” jelas fitroh.

atas dasar itu, kpk telah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar mengalokasikan dana besar untuk partai politik dari kas negara. 

dengan dukungan dana negara, diharapkan partai tidak lagi bergantung pada sumbangan pribadi dari para donatur berkepentingan yang kerap memicu konflik kepentingan dan praktik korupsi.

namun, fitroh tidak hanya menekankan soal anggaran. ia juga mendorong agar partai politik memperketat sistem rekrutmen calon legislatif dan eksekutif. 

menurutnya, proses seleksi yang ketat dengan parameter yang jelas akan menjamin integritas calon pejabat sejak awal. 

“ada rekrutmen, ada seleksi, ada parameter yang jelas untuk bisa menjadi calon, harus sudah memenuhi syarat-syarat yang standar,” tegasnya.

meskipun niat kpk ini dilandasi semangat pencegahan korupsi, namun reaksi publik di media sosial justru ramai dengan nada sinis dan kekecewaan. 

di kolom komentar unggahan akun instagram @fakta.indo yang membagikan berita tersebut, warganet menyoroti bahwa usulan tersebut justru bisa membuka celah baru bagi penyalahgunaan anggaran.

“di sidang dpr yang dibahas malah keuntungan buat mereka, tak pernah bahas bagaimana buat mensejahterakan masyarakatnya,” komentar akun @ohmyze***. 

“mantap jiwa... selalu cari alibi untuk menjadi maling yang legal,” komentar akun instagram @rommelyach*** yang menyindir.  “enak tuh, apbn dapet - korupsi juga dapet," kata akun instagram @ekodharma_i*** menambahkan secara sarkastik.

“sekelas kpk ngomongnya begini, dpr full senyum auto setuju,” tulis komentar dari @riyanmaulana2*** juga menyentil peran legislatif yang dianggap akan menyambut gembira usulan ini. 

“bussedd bukan hukumannya yg diperberat malah dikasih duit,” kritik @anggamaliqh yang kecewa karena solusi yang ditawarkan justru memberikan fasilitas, bukan efek jera.

komentar kritik dari masyarakat menunjukkan bahwa ada ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik dan pengelolaan dana negara. 

banyak pihak menilai bahwa memberi dana besar kepada partai politik tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang jelas justru bisa menambah potensi korupsi, bukan mencegahnya.

isu ini menempatkan kpk dalam sorotan publik. 

di satu sisi, kpk berupaya mencegah praktik korupsi dari hulu, yaitu sejak proses pencalonan dan pendanaan politik. 

namun di sisi lain, publik memandang bahwa solusi yang diajukan belum menyentuh akar persoalan terbesar, yaitu lemahnya penegakan hukum dan tidak adanya efek jera yang cukup bagi para pelaku korupsi.