bacakoran.co - penyaluran bantuan sosial () tahap kedua tahun 2025, khususnya untuk program pkh dan bpnt, tengah menjadi perhatian masyarakat. 

banyak keluarga penerima manfaat (kpm) kini dibuat waswas akibat adanya pemutakhiran data yang digunakan pemerintah melalui data terpadu kesejahteraan sosial ekonomi nasional ().

perubahan data ini membawa dampak signifikan terhadap status penerima. 

beberapa yang sebelumnya rutin menerima bansos, kini berpotensi dikeluarkan dari daftar karena tak lagi memenuhi kriteria berdasarkan pemeringkatan dtsen. 

sementara itu, calon penerima baru dari kelompok masyarakat miskin yang sebelumnya belum terakomodasi dalam bantuan, kini justru berpeluang masuk dalam daftar penerima bantuan sosial.

data kementerian sosial mencatat bahwa sebanyak 33.139 kpm dari desil 10 dan 1.742.561 kpm dari desil 5 hingga 10 yang selama ini menerima pkh, direkomendasikan untuk tidak lagi menerima bantuan tersebut. 

di sisi lain, sebanyak 5.287.637 kpm dari desil 1 yang sebelumnya belum menerima pkh kini direkomendasikan masuk sebagai penerima, sesuai dengan kuota yang tersedia.

kondisi serupa juga terjadi pada program bantuan pangan non tunai (bpnt). 

sekitar 105.109 kpm dari desil 10 dan 1.092.412 kpm dari desil 5 hingga 10 direkomendasikan untuk dikeluarkan dari daftar penerima bpnt. 

sebaliknya, 1.683.934 kpm dari desil 1 yang sebelumnya belum pernah menerima bpnt kini diusulkan masuk ke dalam daftar penerima manfaat.

tidak hanya pkh dan bpnt, perubahan juga menyentuh program kartu indonesia sehat (kis) berbasis penerima bantuan iuran (pbi) bpjs. 

data dtsen menunjukkan bahwa 332.237 kpm dari desil 10 serta 23.380.367 kpm dari desil 5 hingga 10 yang sebelumnya menerima bantuan kesehatan ini akan dikeluarkan. 

namun, 1.898.758 calon penerima dari desil 1 dan 2 diusulkan untuk masuk menggantikan mereka.

perubahan besar ini memengaruhi proses pencairan bansos tahap kedua. 

berdasarkan pantauan hingga 16 mei 2025 pukul 16.00 wib, aplikasi siks-ng (sistem informasi kesejahteraan sosial - next generation) milik pendamping belum menunjukkan pembaruan status pencairan bansos bpnt tahap kedua. 

indikasi belum berubahnya data dari dtks (data terpadu kesejahteraan sosial) ke dtsen disinyalir menjadi penyebab keterlambatan pencairan ini.

selain itu, hasil pengecekan saldo pada sejumlah kartu keluarga sejahtera (kks) juga belum menunjukkan adanya penambahan dana. kondisi ini memicu keresahan di kalangan masyarakat penerima bansos. 

banyak yang merasa khawatir statusnya berubah, terlebih setelah mereka mengecek saldo kks namun belum menemukan tanda-tanda dana masuk. 

pemerintah sendiri melalui kemensos telah mengumumkan bahwa penyaluran tahap kedua akan dilakukan mulai minggu ketiga mei, namun implementasinya tampaknya terganjal proses pembaruan data.

bagi masyarakat yang ingin memastikan status dan saldo bantuan mereka, disarankan untuk terus memantau melalui aplikasi siks-ng dan pengecekan saldo di atm atau edc bank penyalur menggunakan kks masing-masing. 

langkah-langkah pengecekan saldo kks melalui mesin edc cukup sederhana, yakni sebagai berikut.

• masukkan kartu kks ke mesin edc
• ketik pin enam digit
• tunggu proses verifikasi
• saldo akan muncul di layar

jika belum ada saldo yang masuk, kemungkinan besar disebabkan oleh proses transisi data yang masih berlangsung dari dtks ke dtsen.

dengan adanya sistem dtsen yang lebih mutakhir dan akurat, pemerintah berharap distribusi bansos tahun ini bisa lebih tepat sasaran. 

meski demikian, sosialisasi dan transparansi sangat diperlukan agar masyarakat tidak salah paham atau panik dengan perubahan status yang terjadi secara mendadak.