BACAKORAN.CO -- Kementerian Agama menyebut bahwa penerapkan skema berbasis syarikah secara menyeluruh di Makkah merupakan  Transformasi Layanan Haji 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam siaran pers kementerian agama yang diterima media ini dari Humas Embarkasi Haji Palembang, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis Hanafi di Kantor Daker Makkah mengatakan bahwa perubahan sistem  bertujuan untuk memastikan setiap jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang lebih terstruktur, profesional, dan optimal.

Pihak Kementerian Agama juga mengatakan bahwa terjadinya 'Kloter Campuran,  akibat keterlambatan visa, perubahan manifes dan sinkronisasi data. Akibatnya  satu kloter terdiri atas jamaah dari lebih dari satu syarikah. 

Meskipun demikian, PPIH memastikan bahwa jemaah tetap mendapatkan hak layanannya secara penuh. “Penempatan hotel di Madinah tetap mengacu pada susunan kloter demi kenyamanan jamaah, meski ini menjadi tantangan bagi syarikah dalam pemberian layanan,” ujar kata Muchlis  Hanafi. 

BACA JUGA:Jemaah Haji Resah, Pengelolaan 8 Syarikah Dianggap Bikin Kacau

BACA JUGA:Operasi Kilat! Arab Saudi Ciduk 15.928 Orang dalam Sepekan saat Musim Haji, Ada Apa?

"Sementara untuk penempatan hotel di Makkah berdasarkan syarikah. Ini juga berlaku dalam layanan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna),"jelas Muchlis.

Pihak Kementerian Agam dalam siaran persnya juga mengkalim, hingga hari ke-10 operasional, layanan dasar seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah dan distribusi kartu Nusuk berjalan lancar. Secara bertahap, jemaah memperoleh kartu tersebut.

Mengapa Layanan Berbasis Syarikah? Dijelaskan pihak Kementrian Agama, Sejak 2022, Arab Saudi menetapkan kebijakan transformasi layanan haji dari berbasis wilayah ke berbasis perusahaan penyedia layanan atau syarikah. 

Sistem ini memudahkan pengendalian, memperjelas koordinasi, dan mempercepat respons terhadap kebutuhan jemaah di lapangan. “Dengan skema ini, kami memastikan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina lebih terorganisir, mulai dari transportasi hingga akomodasi,” jelas PPIH.

BACA JUGA:KLB 223 Siswa Kasus Keracunan Massal MBG di Bogor, BGN Evalulasi dan Setop Layanan SPPG!

BACA JUGA:Viral Video Sopir Taksi Online inDrive di Cileunyi Lecehkan Penumpang, Pihak inDrive Respons Begini!

Indonesia menyambut kebijakan ini dengan melakukan penyesuaian bertahap yang tetap memprioritaskan kenyamanan dan perlindungan jemaah.

Ditegaskan juga bahwa penataan berbasis syarikah tidak mengurangi hak-hak jemaah. Semua jemaah, tanpa memandang syarikah yang menaungi, tetap mendapatkan layanan akomodasi sesuai kontrak, konsumsi tiga kali sehari, transportasi antarlokasi, dan bimbingan ibadah.

Seluruh proses layanan juga diawasi ketat oleh petugas PPIH untuk menjamin kualitas dan kesetaraan layanan di seluruh titik.

BACA JUGA:Persib Berencana Andalkan Pemain Cadangan Hadapi Persita dan Persis

Kepulangan Tetap Gunakan Skema Kloter

Muchlis Hanafi yang juga menjabat sebagai Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri menegaskan bahwa meskipun di Makkah jemaah dikelompokkan berdasarkan syarikah, skema kepulangan tetap menggunakan format kloter seperti saat keberangkatan. 

Hal ini penting untuk menjaga integrasi data, serta kenyamanan sosial jemaah.

Ia menutup konferensi pers dengan mengajak seluruh pihak untuk menjaga komunikasi yang solid dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Dengan kerja sama dan kolaborasi kami yakin penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan," tutup Muchlis.