bacakoran.co - kebijakan kontroversial gubernur jawa barat, , yang mengirim sejumlah siswa dengan catatan kenakalan ke barak militer, menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. 

salah satunya seorang wali murid asal jawa barat, adhel setiawan, yang pada jumat (9/5/2025) secara resmi melaporkan dedi ke komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham).

informasi ini diunggah oleh akun instagram yang membagikan sebuah seorang bapak yang diduga wali murid yang melaporkan dedi mulyadi ke komnas ham.

adhel mengaku sangat kecewa dan menilai kebijakan tersebut telah melanggar hak-hak dasar anak dalam pendidikan. 

“saya selaku orang tua murid di jawa barat tidak setuju dengan kebijakan ini. kami menilai kebijakan ini sarat dengan dugaan pelanggaran ham,” ujar adhel dalam video yang beredar.

menurutnya, kebijakan yang memindahkan siswa bermasalah ke lingkungan militer justru menunjukkan bahwa pemerintah daerah gagal memahami esensi pendidikan. 

“pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, bukan ujug-ujug dibawa ke militer,” katanya. 

ia menambahkan bahwa kenakalan remaja tidak semestinya direspons dengan pendekatan kekerasan atau disiplin ekstrem.

“masalahnya bukan mereka kurang disiplin, tapi mereka tidak didengar. anak-anak itu butuh ruang aman untuk didengarkan, bukan langsung dihadapkan pada barak militer,” tambahnya.

adhel juga mengungkapkan kekhawatirannya atas metode yang digunakan dalam program pembinaan tersebut. 

ia menyebut bahwa pola pelatihan militer yang keras justru membuka peluang besar terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 

“ada enggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi?” tanya adhel.

ia juga merujuk pada pemberitaan yang beredar di media mengenai kegiatan siswa di barak militer. 

disebutkan bahwa para siswa tersebut dibangunkan pada pukul 04.00 pagi, tidur pukul 22.00 malam, mengenakan seragam militer, menjalani pelatihan baris-berbaris, serta harus mencukur habis rambut mereka. 

“ini jelas bukan pendekatan yang sehat dalam mendidik anak-anak. ini justru traumatis,” ujarnya.

tak hanya itu, adhel juga menyoroti tidak adanya dasar hukum yang membenarkan keterlibatan institusi militer dalam mengatasi kenakalan remaja. 

“enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. itu enggak ada satupun pasalnya,” tegasnya.

karena itulah, ia menduga kuat bahwa dedi mulyadi telah melakukan penyalahgunaan wewenang. 

“dilihat dari sini, kami menduga dedi mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang, dan kami berharap komnas ham segera menindaklanjuti laporan ini,” tambahnya.

di sisi lain, kebijakan ini juga mengundang berbagai reaksi di media sosial. 

sebagian besar netizen menganggap keputusan dedi mulyadi terlalu ekstrem dan tidak manusiawi. 

sementara itu, ada pula yang mencibir para penolak kebijakan tersebut.

"jangan sok. pinter, itu atas persetujuan orang tua. kalau elu ga ngizinin ya sudah. jgn nyari panggung," komentar salah satu pengguna akun instagram egy.t***.

"bukti transfer nya udah dikirim belom pak?" tanya seorang akun instagram yang menduga adhel sebagai orang bayaran pihak oposisi dari dedi mulyadi.

"lu kemarin kemana aja pas ada info murid tawuran dan lain sebagainya? dibayar berapa sih kek gini??"

bahkan, di samping, itu, tidak sedikit netizen yang menduga bahwa adhel bukanlah seorang wali murid, melainkan oknum anggota dari organisasi masyarakat (ormas) yang mencari panggung.

"anda ini wali murid atau wali ormas sih? siapa yang maksa? para siswa ini dikirim atas permintaan orang tua dan ada surat yang ditandatanganin orang tua ketika anaknya dititipkan untuk masuk pendidikan di barak. kdm cuma ingin membantu dan memberikan solusi," jelas salah saku akun instagram dalam kolom komentar.

"aura ormasnya sangat kuat."

"itu kayanya wali ormas bukan wali murid."

"percaya ngga kalau ini walimurid???"