bacakoran.co - ketua komisi nasional hak asasi manusia () atnike nova sigiro memberikan kritikannya terhadap wacana kebijakan gubernur jawa barat yang akan mengirim siswa nakal ke barak tni. ia menilai bahwa kebijakan ini kurang tepat.

atnike mengatakan bahwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendidikan kewarganegaraan terhadap para siswa.

"sebenarnya itu bukan kewenangan tni dalam melakukan edukasi kewarganegaraan. barangkali bisa ditinjau lagi maksud dari rencana itu," kata atnike ketika ditemui wartawan di kantor komnas ham, jakarta pusat (2/5/2025).

atnike berpendapat, dengan mengirim siswa nakal ke barak militer sebagai hukumannya atas kenakalannya bukanlah sesuatu yang tepat, karena menurutnya ini sudah berada di luar proses hukum.

"itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," ujar atnike.

ia juga mengatakan bahwa pembelajaran di barak militer ini dapat dilakukan jika hal itu terkait dengan pendidikan karir, seperti siswa dikenalkan dengan tugas-tugas tni, bukan menjalani pendidikan militer.

"kalau dalam arti, misalnya nih, pendidikan karier, ya, itu biasa. anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran, atau apa. tapi kalau sebagai pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat, ya. cuma, sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas tni, apa tugas polisi, apa tugas komnas ham-itu boleh saja," jelas atnike.

namun, sayangnya tanggapan atnike justru menuai berbagai kritikan dari netizen yang menyetujui wacana kebijakan yang diusul oleh dedi mulyadi.

"kebanyakan teori lu kpai, lu harus liat fakta lapangan, mabok, tawuran, kekerasan, pemerasan siswa itu nyata, lu kemana aja? fungsi lu apa? sialan."

"komnas ham seharusnya paham dengan kebijakan kdm. sudah ada inisiasi yang berdampak baik bagi pelajar. kalau memang bukan kewenangan tni, lalu komnas ham bisa berbuat apa untuk mendidik anak2 yang sudah terdampak dengan kenakalan remaja sekarang?"

"kalau gak setuju, komnas ham harus bertanggung jawab mendidik, membina anak-anak sekolah yg tawuran dan kenakalan yg lainnya."

"capek deh.. komnas ham, ngomong doang gak ada solusi..numpang tenar sama sesuatu yg viral.. kerja bu kerja."

sebelumnya, wacana ini telah disampaikan oleh dedi mulyadi agar terdapat pendidikan karakter bagi siswa yang dianggap sulit diedukasi atau terindikasi dalam pergaulan bebas atau kriminal.

oleh karena itu, ia menyarankan bahwa siswa harus dikirim ke barak militer dan akan melibatkan unsur tni dan polri.

"yang diserahkan itu siswa yang oleh orang tuanya di rumah sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik," kata dedi usai menjadi pembina upacara hari pendidikan nasional di rindam iii/siliwangi, kota bandung, jumat (2/5).

selain itu, dedi juga mengusulkan bahwa siswa nakal yang hendak dikirim ke barak militer harus mendapat persetujuan dari masing-masing orang tuanya.

bagi dedi, kebijakan ini telah diterapkan di kabupaten purwakarta dengan adanya 39 siswa yang mengikuti pendidikan militer di markas tni.

"purwakarta sudah memulai kemarin. itu kan orang tuanya datang ke dinas pendidikan, kemudian ke bupati, lalu berkumpul di kodim kemarin dan langsung dikirim ke barak resimen 1 sthira yudha," tuturnya.