bacakoran.co - bikin kaget, ternyata dari 10 negara, hanya indonesia yang tak gaji dan mencengangkan tentang nasib dokter residensi di indonesia.

dalam unggahan akun x @thoriqmm terungkap bahwa indonesia menjadi satu-satunya negara di antara sembilan negara yang memperlakukan dokter residensi sebagai "student" yang tidak digaji dan justru harus membayar spp.

tabel perbandingan yang disertakan menunjukkan bahwa negara lain seperti singapura, malaysia, inggris, brasil, china, nigeria, dan afrika selatan.

mereka menganggap sebagai "employee" atau "trainee" dengan gaji, perlindungan hukum yang komprehensif, dan regulasi jam kerja yang jelas. 

"ada satu negara yang beda sendiri di sini. salah siapa? ya salah kumulatif pemerintahan sebelumnya dan juga senior2 anda membiarkan terjadi puluhan tahun. apa mau dibiarkan kayak gini? kalo gdp indonesia 2x lipat bakal otomatis berubah? nggak akan, selama status hukum spt ini." tulis akun x @thoriqmm.

tabel perbandingan tersebut memperlihatkan status hukum dokter residensi di indonesia sebagai "student (ppds)" yang "unpaid, pays tuition," dengan jam kerja yang tidak diatur.

lebih mencengangkan lagi perlindungan hukum yang terbatas, dan catatan bahwa peserta didik merasa tertekan.

sementara itu, negara seperti inggris memperlakukan dokter residensi sebagai "employee (junior doctor)" dengan gaji, jam kerja diatur sesuai european working time directive (ewtd), dan perlindungan hukum yang komprehensif.

brasil memberikan status "trainee & employee" dengan gaji federal, dan china mengatur jam kerja maksimal 48 jam per minggu dengan perlindungan hukum yang semakin baik.

data ini selaras dengan unggahan @txtdarijasputih pada 25 april 2025, yang menyoroti bahwa dokter residensi di indonesia tidak digaji, tidak punya kontrak kerja, dan tidak punya hak libur.

netizen menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap sistem kesehatan indonesia. 

dalam postingan @thoriqmm menambahkan penjelasan, "buat lebih jelas, status residen di dunia adlh employee/trainee, atau pegawai/magang. baik di negara kapitalis, komunis, dunia pertama, dunia ketiga, kecil maupun besar. kecuali ndonesia. statusnya adalah student; unpaid, pays tuition. alias bukannya dibayar malah membayar."

ia juga menegaskan bahwa masalah ini sudah berlangsung lama, bahkan sebelum era bpjs, rs vertikal menjadi blu, dan pemerintahan jokowi, sby, megawati, hingga soeharto, dengan hanya segelintir dokter konsultan yang kritis terhadap hal ini di facebook, sebagaimana diungkap pada 26 april 2025.

dilansir dari thelancet.com, indonesia memang telah membuat kemajuan dalam memperluas cakupan kesehatan melalui jkn (bpjs-kesehatan), yang kini mencakup 83% penduduk pada 2021.

tetapi masih banyak tantangan dalam hal pemerataan dan perlindungan tenaga medis. dokter residensi, yang seharusnya menjadi tulang punggung sistem kesehatan, justru menghadapi eksploitasi sistemik. 

akun x @txtdarijasputih juga mengungkapkan bahwa dokter residensi di indonesia harus membayar spp hingga rp30 juta per semester, dengan durasi pendidikan 3-6 tahun, dan bekerja 80-100 jam per minggu tanpa gaji, sebagaimana diunggah pada 25 april 2025.

netizen ramai mengomentari unggahan tersebut, menunjukkan kekecewaan terhadap sistem yang gagal melindungi tenaga medis. 

"alih2 mentas jd negara maju, pembangunan 10 taun terakhir malah hasilnya membawa kembali negara ke era 'bertahan hidup' jargon aja 'pangan, pangan, pangan' yg penting bisa makan."  tulis akun x/@vick.

"10 tahun sby + 10 tahun jkw, tapi gak selesai ini masalah. reformasi kesehatan, tdk menyentuh nasib ppds."  tulis akun x/@kakprim menyoroti kegagalan reformasi.

"selama masih ada yg daftar gaakan ada perubahan.. kenapa semua mau daftar? ya krn kesejahteraan dokter umum menyedihkan.. pas spesialis gimana? harus pinter-pinter juga, klo ga ya mendingan dikit doang wk samlekum menkes, pb idi.. moga tidur kalian tidak pernah nyenyak ????."  tulis akun x/@dukunmangbes.

"negeri yang suka memperbudak sesamanya sendiri."  tulis akun x/@harucchi8492 menyebutnya sebagai budaya memperbudak.

"buset, sekelas brazil aja federal stipend ya."  tulis akun x/@bukananonseram yang kaget dengan standar brasil.

"sistem kerajaan ternyata berlaku juga di dunia kedokteran y bang, senior lebih utama, dan mungkin klo ortunya dokter kemudian anaknya jd dokter pst akan dispesialkan di ppds. kya gini mau bikin indonesia emas?"  tulis akun x/@elche_guevarah menyinggung sistem feodal di dunia kedokteran.

"ekonomi indonesia gpp deh ga maju, yang penting benar tegak hukum yg adil. kok susah amat yak." tulis akun x/@mgaffar_ menyinggung prioritas hukum.

banyak yang menyoroti bahwa masalah ini sudah berlangsung puluhan tahun tanpa solusi, dengan sistem feodal dan senioritas yang memperparah situasi.

netizen juga membandingkan dengan negara lain yang memberikan perlindungan lebih baik, menuntut reformasi mendesak untuk masa depan tenaga medis indonesia.

ada satu negara yang beda sendiri di sini.

salah siapa? ya salah kumulatif pemerintahan sebelumnya dan juga senior2 anda membiarkan terjadi puluhan tahun. apa mau dibiarkan kayak gini? kalo gdp indonesia 2x lipat bakal otomatis berubah? nggak akan, selama status hukum spt ini.

— thoriq muthohari (@thoriqmm)