bacakoran.co - heboh beredarnya sebuah foto surat yang diduga berasal dari metro menteng yang meminta thr. 

surat tersebut berisi permintaan tunjangan hari raya (thr) kepada para pengusaha di wilayah . 

kejadian ini sontak menuai kecaman di media sosial.

akun media sosial bernama oposan.62 salah satu yang membagikan foto surat ini melalui aplikasi thread. 

"negara sudah berikan thr kok masih ada surat minta minta begini ke swasta ??? #indonesiagelap," tulisnya dalam postingan.

unggahan ini seolah menggambarkan kekecewaan terhadap praktik tersebut yang dianggap tidak seharusnya terjadi.

surat tersebut dilengkapi dengan kop resmi bertuliskan polsek metro menteng polres metro jakarta pusat bhabinkamtibmas kelurahan pegangsaan. 

dalam isinya surat itu memohon bantuan partisipasi dari para pengusaha yang ditujukan kepada hotel mega pro di jalan proklamasi, menteng, jakarta pusat.

berikut adalah kutipan dari isi surat tersebut:

"assalamu'alaikum wr. wb. teriring salam dan do'a semoga bapak/lbu beserta keluarga selalu dalam lindungan allah swt. dalam rangka menyambut datangnya hari raya ldul fitri 1 syawal 1446h. yang jatuh pada hari senin 31 maret 2025, maka kami selaku anggota bhabinkamtitbmas kelurahan pegangsaan, polsek metro menteng jakarta pusat, memohon dapat kiranya bapak/lbu/pimpinan berkenan memberikan partisipasi lebaran untuk anggota bhabinkantibmas kelurahan pegangsaan, polsek metro menteng jakarta pusat," bunyi isi surat edaran polsek metro menteng.

surat tersebut juga mencantumkan nama-nama anggota yang diajukan untuk menerima bantuan thr, yaitu:

1. akp irawan junaedi, se, mm

2. aiptu hardi bakri, sh

3. aipda anwar

4. staf rahman

untuk konfirmasi bantuan surat itu mencantumkan nomor telepon 0821 2171 6171 yang dapat dihubungi.

tidak mengherankan foto surat permohonan tersebut menuai beragam reaksi dari netizen. 

banyak yang merasa heran dan terkejut atas permintaan ini, mengingat para polisi sudah menerima gaji dari negara. 

"yang kerja siapa yang minta thr malah polisi," ujar netijen.

"padahal mereka sudah digaji negara, tetapi tetap aja minta japrem ke masyarakat. pantesan pungli gak bakal hilang karena terus dipelihara setiap tahunnya," tambah netijen lainnya.

kasus ini menambah panjang daftar kontroversi mengenai keterlibatan aparat dalam praktik-praktik yang tidak seharusnya terjadi.