bacakoran.co -- salah seorang ternama ditetapkan sebagai dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan jalan tol betung-tempino jambi tahun 2024.

ha yang merupakan direktur pt smb, salah satu perusahaan perkebunan ditetapkan sebagai tersangka bersama am, mantan pegawai badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten muba oleh penyidik kejaksaan negeri (kejari) kabupaten musi banyuasin, sumatera selatan.

kepala kejaksaan negeri muba, roy riady sh mh dalam keterangannya kepada sejumlah media mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap ha dan am dilakukan pada kamis, 6 maret 2025.

pengusutan kasus tersebut  kata roy sesuai surat perintah penyidikan kepala kejaksaan negeri muba nomor: print-242/l.6.16/fd.1/02/2025 tanggal 17 februari 2025, yang didasarkan pada bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 ayat (1) kuhap.

"kedua tersangka sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi. berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bukti yang cukup kuat,"jelasnya.

bukti tersebut kata roy menunjukkan bahwa keduanya terlibat dalam dugaan pemalsuan buku atau daftar khusus yang digunakan untuk pemeriksaan administrasi dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol betung - tempino jambi.

masih menurut roy riady , tim penyidik kejari muba juga telah memeriksa 15 saksi dan dua ahli, yakni ahli pidana dan ahli kehutanan.
pihaknya juga menyita sejumlah dokumen serta alat elektronik yang diduga terkait dengan tindak pidana tersebut.

“kedua tersangka disangkakan dengan pasal 9 jo. pasal 15 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” jelas roy riady.

bahkan pria yang pernah bertugas sebagai penyidik kpk itu menegaskan bahwa kejari muba juga mengusut dugaan korupsi yang melibatkan pt smb.

perusahaan itu diduga  telah mengklaim lahan perkebunan di beberapa desa yang tidak tercatat dalam sertifikat hak guna usaha (hgu).

"kasus tersebut kita tingkatan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus dugaan tindak pidana,"katanya.

tim penyidik kejari bersama petugas bpn muba, perwakilan pt smb, dinas perkebunan, camat dan kepala desa yang berada di wilayah perkebunan telah melakukan pemeriksaan lapangan dan overlay/pehamparan di lokasi lahan yang dikuasai pt smb.

"hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengklaim lahan yang seharusnya tidak termasuk dalam hgu mereka,"jelasnya.