bacakoran.co – kurangi kemacetan arus mudik, pemerintah kembali mendorong kebijakan untuk sektor swasta saat menjelang lebaran 2025.

namun, asosiasi pengusaha indonesia () menegaskan jika kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara seragam, mengingat karakteristik usaha yang berbeda-beda.

ketua umum apindo, shinta widjaja kamdani menjelaskan, sektor seperti teknologi informasi dan industri kreatif dapat menyesuaikan dengan wfa.

sementara sektor manufaktur, ritel, logistik, dan pariwisata tetap memerlukan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga kelancaran operasional.

"kami memahami tujuan pemerintah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi kebijakan ini harus dikaji lebih dalam agar tidak mengganggu produktivitas dan keberlangsungan bisnis," kata shinta.

wfa bisa ganggu pasokan menjelang lebaran?

menurut shinta, kebijakan wfa sebelum hari besar keagamaan harus mempertimbangkan lonjakan permintaan barang dan jasa di pasar.

jika diterapkan tanpa perencanaan matang, dikhawatirkan rantai pasok bisa terganggu, yang berpotensi menyebabkan kelangkaan barang dan lonjakan harga.

selain itu, shinta menegaskan jika penerapan wfa di sektor swasta harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pengusaha, pekerja, serta pemerintah daerah.

tujuannya agar kebijakan yang dibuat tidak justru merugikan sektor-sektor strategis dalam perekonomian nasional.

"setiap perusahaan seharusnya diberikan fleksibilitas untuk menentukan kebijakan wfa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik industri masing-masing," ujarnya.

pemerintah dorong wfa untuk swasta dan asn

sementara itu, pemerintah melalui juru bicara kantor komunikasi kepresidenan (pco), adita irawati mengungkapkan, pemerintah sedang menyiapkan aturan wfa bagi aparatur sipil negara (asn).

selain asn, pemerintah pun mengimbau perusahaan swasta untuk mempertimbangkan wfa bagi sektor yang memungkinkan.

guna mempercepat arus mudik dan mengurangi kepadatan lalu lintas.

"kami mendorong agar perusahaan swasta juga dapat menyesuaikan kebijakan internal mereka untuk pelaksanaan fwa bagi karyawan yang memungkinkan," kata adita.