bacakoran.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) kembali membuat gebrakan besar dengan menangkap tiga politisi dari partai demokrasi indonesia perjuangan () dalam waktu hanya dua hari.

penangkapan ini semakin mempertegas dinamika antara pdip dan lembaga antirasuah tersebut.

pada kamis, 20 februari 2025, kpk resmi menahan sekretaris jenderal (sekjen) pdip, hasto kristiyanto.

hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr ri periode 2019-2024.

setelah hampir tiga bulan menyandang status tersangka sejak desember 2024, akhirnya hasto harus menjalani proses hukum lebih lanjut.

sebelum penahanan hasto, pada rabu, 19 februari 2025, kpk juga telah lebih dulu menahan wali kota semarang, hevearita gunaryanti rahayu, yang akrab disapa mbak ita.

tak hanya itu, suaminya yang juga menjabat sebagai ketua komisi d dprd jawa tengah, alwin basri, turut diamankan oleh kpk dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah kota (pemkot) semarang.

setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 8 jam di gedung merah putih kpk, hasto kristiyanto akhirnya resmi ditahan.

ia mengaku bahwa penahanannya merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati.

hasto juga menegaskan bahwa ia tetap percaya pada prinsip demokrasi dan berharap proses hukum berjalan secara adil.

“saya menerima ini sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di indonesia. demokrasi harus tetap berjalan,” ujar hasto saat memberikan pernyataan kepada awak media sebelum masuk ke dalam mobil tahanan kpk.

di hari sebelumnya, mbak ita dan alwin basri diamankan oleh kpk setelah diduga terlibat dalam praktik korupsi di pemerintahan kota semarang.

keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan setelah diperiksa oleh penyidik kpk.

kasus yang menjerat pasangan ini disebut berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi yang terjadi di lingkungan pemkot semarang.

dugaan korupsi ini dikabarkan telah merugikan keuangan daerah dalam jumlah yang cukup besar.

namun, hingga saat ini, kpk masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait aliran dana yang terindikasi dalam kasus tersebut.

dalam waktu singkat, tiga kader penting pdip kini harus berurusan dengan hukum. 

penangkapan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk internal partai yang dipimpin oleh .

tak lama setelah kabar penangkapan hasto mencuat.

ketua umum pdi perjuangan, megawati soekarnoputri, langsung mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan bagi kader partai untuk mengikuti kegiatan retret.

instruksi ini diduga sebagai upaya menjaga  di tengah guncangan politik akibat kasus hukum yang menjerat sekjen mereka.

namun, meskipun telah ada larangan resmi dari dpp.

setyo hadi, bupati grobogan dari pdi perjuangan tetap memilih untuk mengikuti retret di magelang.

keputusan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan internal dan publik mengenai kepatuhan terhadap arahan partai.

bupati yang berasal dari partai berlambang banteng moncong putih itu kedapatan tetap berangkat ke magelang untuk mengikuti kegiatan retret.

dalam sebuah wawancara singkat dengan awak media, setyo hadi sempat ditanya mengenai keputusannya meskipun telah ada larangan dari megawati.

ketika ditanya apakah dirinya tetap mengikuti retret, sang bupati dengan singkat menjawab, “ikut.”

saat ditanya lebih lanjut mengenai adanya instruksi dari partai, setyo yadi hanya tersenyum dan enggan memberikan pernyataan lebih jauh.

sikap ini menimbulkan spekulasi bahwa masih ada dinamika di dalam internal pdi perjuangan terkait penangkapan hasto dan dampaknya terhadap kebijakan partai.

beberapa pengamat politik menilai bahwa tindakan ini bisa mencerminkan perbedaan pandangan di kalangan kader terhadap arah kepemimpinan partai pasca kasus yang menjerat sekjen mereka.

penangkapan hasto kristiyanto tentu menjadi pukulan berat bagi pdi perjuangan, terutama di tengah persiapan partai menghadapi berbagai agenda politik penting dalam waktu dekat.

sebagai sekjen, hasto memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan strategi politik partai.

kpk sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait kasus yang menjerat hasto.

namun, sumber dari internal penegak hukum menyebutkan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi yang sedang dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

dengan adanya surat edaran dari megawati yang melarang retret dan sikap bupati yang tetap mengikuti acara tersebut, tampaknya dinamika internal partai masih akan terus berkembang.

publik kini menantikan bagaimana sikap resmi pdi perjuangan dalam menyikapi kasus hukum hasto serta bagaimana dampaknya terhadap soliditas partai ke depan.

sekretaris jenderal  perjuangan, hasto kristiyanto, akhirnya buka suara setelah menjalani pemeriksaan oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk).

dalam pernyataannya, hasto menegaskan bahwa dirinya siap menerima konsekuensi apapun.

sembari menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, termasuk terhadap keluarga presiden joko widodo. 

usai pemeriksaan,  menyatakan bahwa dirinya menjawab enam pertanyaan dari penyidik kpk dengan kooperatif.

menurutnya, tidak ada hal baru dalam pemeriksaan tersebut, dan ia tetap tegak menghadapi segala konsekuensi.  

"sebagai sekjen pdi perjuangan, saya siap menerima konsekuensi apapun demi indonesia raya. negara ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal dan akan terus berjuang," ujar hasto dengan lantang.  

dalam pernyataannya, hasto juga menyindir agar  tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi.

ia secara terang-terangan meminta agar keluarga presiden jokowi juga diperiksa, jika memang ada dugaan keterlibatan dalam kasus tertentu.  

"semoga ini menjadi momentum bagi kpk untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga pak jokowi," tegasnya.  

pernyataan ini langsung mengundang reaksi publik.

banyak yang mendukung langkah hasto dalam menuntut keadilan, namun ada pula yang mempertanyakan motif di balik pernyataan tersebut. 

hingga saat ini, kpk belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan hasto, terutama soal permintaannya agar keluarga jokowi ikut diperiksa.

namun, kasus ini diprediksi akan terus menjadi sorotan panas dalam dinamika politik indonesia.

apakah pernyataan hasto akan berpengaruh terhadap jalannya pemeriksaan?

akankah kpk benar-benar menindaklanjuti permintaannya?

kasus pergantian antar waktu (paw) anggota dpr ri menjerat sekretaris jenderal (sekjen) pdi perjuangan (pdip)  sebagai tersangka oleh .

penetapan sebagai tersangka ini membuat hasto marah.

bahkan, hasto menuding penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk) rossa purbo bekti melakukan intimidasi terhadap saksi dalam sidang praperadilan yang dia ajukan, yakni agustiani tio.

penyidik tersebut, kata hasto, memiliki ambisi pribadi untuk menjerat dirinya dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (paw) libatkan harun masiku.

hasto pun mengungkap berbagai dugaan tekanan yang dialami agustiani tio saat diperiksa oleh kpk.

"ada fakta persidangan yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita. saudara rossa purbo bekti melakukan intimidasi terhadap saudari tio demi menjerat saya. bahkan, ia dijanjikan gratifikasi hukum sebesar rp2 miliar agar mau menyebutkan nama saya sebagai bagian dari kasus ini," ujar

hasto dalam konferensi pers di kantor dpp pdip, menteng, jakarta pusat.

dugaan tekanan: dipaksa sebut nama hasto dan megawati

menurut hasto, rossa memaksa agustiani tio untuk menyebutkan keterlibatan dirinya dalam kasus suap harun masiku.

tak hanya itu, tio juga diminta mengungkap nama orang-orang terdekat megawati soekarnoputri agar dapat dijadikan target penyelidikan lebih lanjut.

"bukan hanya saya yang coba dikaitkan, tapi juga lingkaran pertama ibu megawati. ada tekanan yang dilakukan untuk mengarahkan kesaksian sesuai keinginan penyidik," ungkapnya.

hasto juga menyebut jika rossa bahkan menggebrak meja saat meminta agustiani tio mengganti kuasa hukumnya.

selain itu, tio yang tengah berjuang melawan kanker juga dicegah bepergian ke luar negeri untuk menjalani pengobatan, sesuatu yang menurut hasto sangat tidak manusiawi.

"padahal jauh sebelum kasus ini mencuat lagi, saudari tio sudah berulang kali berobat ke guangzhou. tapi kepentingan kemanusiaan ini diabaikan," tambahnya.

siap laporkan ke dewan pengawas kpk

merasa ada pelanggaran etik dalam proses penyelidikan, hasto menegaskan jika pihaknya akan melaporkan rossa purbo bekti ke dewan pengawas kpk hari ini, rabu, 19 februari 2025.

"kami percaya dewas kpk akan bertindak adil dan independen. tidak boleh ada penyidik yang menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar hukum demi kepentingan tertentu," tegasnya.

hasto: ini bukan perlawanan terhadap kpk!

hasto menegaskan jika langkah ini bukan bentuk perlawanan terhadap kpk, melainkan justru untuk menyelamatkan integritas lembaga tersebut.

"ini bukan melawan kpk. saya tegaskan, ini untuk menjaga marwah kpk agar tetap teguh pada misinya. kami mendukung pemberantasan korupsi, tapi harus dengan cara yang adil dan sesuai hukum," pungkasnya.